Iniriau.com, PEKANBARU - Memasuki agenda reses Masa Sidang III Tahun 2020, seluruh wakil rakyat di DPRD Pekanbaru kembali turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengunjungi konstituen serta menyerap aspirasi warga. Hanya saja, kegiatan reses kali ini tampak berbeda dengan reses sebelumnya seperti yang tampak pada kegiatan reses anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PAN, Doni Saputra.
Di tengah pandemi Covid-19 ini, kegiatan reses dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam agenda resesnya di lingkungan RT 07 RW 02 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, seluruh tamu undangan menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak duduk.
Dalam kesempatan tersebut, ada beberapa aspirasi yang disampaikan warga kepada Politisi PAN ini. Terutama soal transparansi pendistribusian dan dasar diberikannya Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 kepada masyarakat, yang dinilai tidak tepat sasaran.
"Soal bansos ini seperti apa Pak Doni, masak orang yang kita nilai mampu, punya rumah sendiri dapat bantuan tapi masyarakat yang kurang mampu malah tidak. Ini sebenarnya pendataannya seperti apa," ungkap Ina, salah seorang warga saat reses Doni di Dapil VI Senapelan- Payung Sekaki, Jumat (26/06).
Hal senada juga disampaikan oleh Agus, dimana ia mempertanyakan realisasi Bansos dan solusi bagi masyarakat yang tidak terdata agar tetap mendapatkan bantuan. Sementara aspirasi lainnya yakni, terkait lonjakan tagihan listrik yang belakangan ini naik drastis bahkan dinilai tidak wajar.
"Soal tagihan listrik ni Pak Doni, kami harus bayar berkali lipat, ini ada apa dengan PLN, ditengah kondisi Covid masyarakat dibikin susah dengan tagihan yang membengkak," ungkap Lia.
Mendengar beberapa aspirasi tersebut, Doni langsung memberikan penjelasan, baik itu terkait transparani Bansos dan tagihan listrik yang membekak.
"Soal bansos covid ini sejak awal memang menjadi polemik, bahkan kita di Komisi I juga sudah melakukan sidak di gudang Bulog untuk mencari data kongrit bantaun yang disalurkan kepada masyarakat, berapa yang disalurkan dan berapa yang sampai ketangan masyarakat, karena dari keluhan masyarakat bansos yang disalurkan tidak sesuai peruntukan," ungkap Doni.
Terkait siapa yang berhak menerima Bansos Covid, lanjut Doni, setiap masyarakat yang terdampak semua berhak mendapatkan, baik itu masyarakat miskin maupun masyarakat rentan miskin. Namun kenyataan dilapangan memang tidak semua yang mendapatkan, karena alasan keterbatasan anggaran dan lainnya.
" Kami di DPRD Pekanbaru juga sudah sering mempertanyakan soal bansos ini ke pemko. Bahkan kemaren kami menjadwalkan pemanggilan camat se Pekanbaru untuk mengklarifikasi dan menjelaskan terkain bantuan Covid, baik yang didapat dari bantuan keuangan Pusat, Provinsi maupun bantuan yang bersumber dari Pemko sendiri," jelas Doni lagi.
Sementara terkait tagihan listrik masyarakat yang membengkak, menurut Doni, persoalan tersebut memang menjadi persoalan nasional. Dan pihak PLN juga dinilai tidak tranparan dan sangat kurang dalam melakukan sosialisasi, bahkan alasa kenaikan yang diberikan oleh pihak PLN terkesan mengada-ngada.
"Soal tagihan listrik ini jadi persoalan nasional, dan sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan, ini tentunya menjadi tanggungjawab pihak PLN untuk menjelaskan kepada masyarakat dasar kenaikanya atas dasar apa, jangan kasi alasan yang mengada-ngada. Bahkan untuk meminta klarifikasi soal kenaikan listrik ini, rekan kita di Komisi IV juga akan memanggil pihak PLN untuk menjelaskan lebih lanjut," pungkas Doni. **
.jpg)
