Iniriau.com, PEKANBARU - Rapat paripurna laporan reses pertama sekaligus penutupan masa sidang periode Januari-April, Kamis (2/7) DPRD Riau di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, setiap anggota dewan membawa berbagai masalah dari dapil masing-masing.
Rata-rata anggota dewan mengeluhkan masalah infrastruktur jalan dan pendidikan yang perlu perhatian serius dari pemprov Riau.
Seperti diungkap Anggota DPRD Riau Yuyun Hidayat dari Dapil Kampar. Masalah terbesar di Kampar adalah rusaknya jalan-jalan poros sepanjang 1.000 kilometer, yang 60 persen dalam kobdisi rusak parah.
Sebut Yuyun, jalan poros yang menghubungkan Kampar dengan Rohul, Kuansing, Pelalawan dan pekanbaru sudah tidak layak lagi disebut jalan. Hal ini mengakibatkan terganggunya ekonomi masyarakat.
" Tolong pak gubernur masalah infrastruktur ini menjadi catatan khusus, jangan sampai pada reses berikutnya masyarakat mempersoalkan ini lagi tanpa ada soklusi. Malu kami pak gubernur, jangan sampai kami dibilang pembohong oleh masyarakat," ujar Yuyun di hadapan Sekda Yan Prana yang mewakili gubernur Syamsuar.
Dari dapil Pekanbaru, Agung Nugroho berjanji akan memperjuangkan masalah pemotongan dana BLT sebesar Rp50.000 oleh pemko Pekanbaru, dari Rp300.000 yang harusnya diterima warga terdampak covid-19. Selain itu Agung juga mengeluhkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Pekanbaru yang masih perlu perhatian dari pemprov Riau.
Sementara dari Dapil Inhu-Kuansing Marwan Yohanis mengeluhkan persoalan antara masyarakat dengan PT Duta Palma yang tidak pernah tuntas. Ia meminta perhatian khusus Presiden RI Joko Widodo, Kapolri, gubernur Riau dan kapolda untuk memberi solusi lahan masyarakat di Benai yang bersengketa dengan PT Duta Palma. Marwan juga meminta Kapolda untuk membebaskan kepala desa yg ditahan polres kuansing saat bentrok dengan PT DP.
Anggota DPRD Riau dapil Rohul Syamsurizal dalam rangkuman resesnya menyindir dinas PUPR Riau yang seperti melakukan pembiaran terhadap pemanfaatan badan jalan dan bahu jalan untuk bercocok tanam oleh masyarakat.
"Jika dibiarka terus, ini akan menjadi masalah baru, yakni konflik masyarakat dengan pemerintah," ujar Syamsuruzal yang juga mengeluhkan kurangnya perhatian dinas PUPR terhadap jalan utama yang rusak parah.
Anggota dewan lain, yakni dari dapil Rohil Karmila Sari, Markarius Anwar dapil Pelalawan-Siak, dapil Dumai Bengkalis dan Meranti Amyurlis Ucok, serta Muhammad Arpah dari dapil Inhil juga mengeluhkan rusaknya infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan yang belum menjadi prioritas utama Pemprov Riau. Penyaluran BLT bagi warga terdampak covid-19 yang banyak bermasalah, juga menjadi sorotan para anggota dewan semua dapil.
Dalam cataran rangkuman reses mereka, semua anggota DPRD berharap pemprov Riau tidak sekedar mencatat dan menampung laporan reses mereka, tanpa ada solusi ysng nyata. " Jangan kami hanya diberi angin surga terus, tapi apa yang kami sampaikan dari hasil reses ini tidak pernah direalisasikan," ujar Eva Yuliana, dapil Kampar. **
.jpeg)
