Iniriau.com, PEKANBARU - Peringatan bagi jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagi kinerjanya rendah, siap-siap diganti. Salah satu yang sudah jadi "korban" adalah direksi PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER).
"Kalau tak memuaskan pasti kita ganti. Yang kinerjanya lemah, pasti kita ganti," kata Kepala Biro (Karo) Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem, Jumat (3/7/20).
Menurut Jhon Armedi, evaluasi sejumlah BUMD yang dianggap berkinerja rendah itu sudah dilakukan. Tolak ukurnya adalah program kerja termasuk dari sisi deviden.
Ada pun nasib para direksi yang masuk dalam evaluasi itu, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Apakah kemungkinan evaluasi itu berujung pada digantinya para direksi.
"Kita lihat nanti. Prinsipnya, Semua BUMD harus berbenah. Sesuai harapan masyarakat Riau. Kalau tidak, yang tak berkinerja tentu kita diganti," ungkap Jhon Armedi lagi.
Ada pun sejumlah BUMD segera melaksanakan RUPS-LB yakni Pengembangan Investasi Riau (PIR) pada 15 Juli nanti. Sementara untuk Riau Petroleum (RP) dan Sarana Pembangunan Riau (SPR) sudah direncanakan tapi belum ditentukan jadwalnya. Untuk BUMD yang sudah melaksanakan RUPS-LB Bank Riaukepri (BRK), Permodalan Ekonomi Riau (PER) serta Bumi Siak Pusako (BSP).
Khusus untuk PER, dalam gelaran RUPS-LB yang digelar di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Jalan Datuk Setia Maharaja Pekanbaru, kemarin memutuskan memberhentikan dua jabatan pentingnya. Yakni, Direktur Utama (Dirut) H Syamsul Bakri. Kemudian Direktur PT PER Rudi Alfian Umar.
Meski diberhentikan dengan hormat, namun menurut Jhon Armedi, kinerja direksi PT PER ini masih rendah. Kemudian Non Performing Loan (NPL) belum seperti diharapkan termasuk indikator keuangan juga masih menunjukan kurang baik.
"Itulah alasannya. Jadi untuk BUMD lainnya, kalau kinerjanya rendah, ya kita ganti. Pimpinan mengharapkan ke depan, BUMD Riau perannya harus lebih maksimal lagi," ujarnya.
Selama ini bukan rahasia umum lagi kalau kondisi BUMD di Riau sakit parah semua. BUMD disebut-sebut hanya menjadi beban pemerintah provinsi. Bobroknya kondidi BUMD tersebut diperkirakan karena direksi tak banyak berbuat untuk kemajuan perusahaan.**
.jpeg)
