Pekanbaru, iniriau.com - Sejak beroperasi pada tahun 2012 lalu, kehadiran gerai Alfamart masih tetap menuai keluhan di tengah masyarakat. Meski jumlahnya semakin menjamur, namun ternyata penyaluran dana CSR perusahaan ritel raksasa tersebut sangatlah minim.
Menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat terkait makin menjamurnya keberadaan ritel Alfamart, Komisi II DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat atau hearing bersama manajemen Alfamart serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru, Senin (30/11). Sebelumnya, Walikota Pekanbaru telah memberikan izin pendirian gerai kepada Alfamart sebanyak 152 titik.
Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Fathullah mengatakan, jumlah gerai Alfamart yang ada saat ini dinilai telah melampaui batas maksimal pemberian izin. Meski jumlah gerai makin menjamur, namun tidak diiringin dengan penyaluran dana CSR perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat tempatan.
"Pemanggilan hearing kali ini, karena ada 2 persoalan yang dilaporkan warga. Pertama, terkait jumlah gerai yang melampaui batas pemberian izin. Kedua, masalah penyaluran dana CSR perusahaan yang sangat minim dan tidak transparan. Saya sangat sayangkan, seorang pimpinan saja masak tidak tau data tentang berapa jumlah gerai yang dimiliki, nah ini kan meleset," ungkap Fathullah kepada Iniriau.com, Senin (30/11).
Fathullah meminta warga, untuk berani melaporkan perusahaan yang tidak mau menyalurkan dana CSR kepada Komisi II DPRD Pekanbaru. Pasalnya, penyaluran dana CSR sudah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 tentang tanggungjawab sosial atau CSR. (Adv)
.jpeg)
