Iniriau.com, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar didorong mensegerakan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) guna menentukan sosok Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Riau yang baru.
Hal itu dilakukan, demi memberikan kepastian dan kenyamanan para pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bekerja.
Seperti diketahui, Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang berstatus non aktif, ditahan Kejaksaan Tinggi Riau atas dugaan korupsi, ketika menjabat di Kabupaten Siak.
"Kalau dianggap perlu disegerakan, berarti perlu dievaluasi. Tidak ada persoalan. Artinya, kalau pun di Plh-kan, sifatnya hanya menunggu waktu saja, menunggu untuk mengakomodir praduga tak bersalah," kata Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau, Abdul Wahid, Senin (28/12/20).
Menurut politisi PKB ini, prinsifnya roda pemerintahan tidak boleh terhambat. Kemudian, orang nomor satu di Riau itu juga disarankan, tidak boleh bergantung dengan satu orang.
Ada pun penunjukan Masrl Kasmi sebagai Pelaksana Harian (Plh) diharapkan jangan berlama-lama. Karena, seorang administrator tertinggi bertanggung jawab segala hal yang terjadi setiap perangkat daerah. Baik Badan, Dinas mau pun biro, di lingkungan Pemprov Riau.
"Sekda inikan penanggung jawab administrasi. Plh-kan tidak boleh juga lama-lama. Supaya ada kepastian," tegas Wahid.
Menyinggung kasus hukum dugaan korupsi yang sedang membelit Sekdaprov Riau non aktif, Yan Prana, hendaknya menjadi pengalaman Syamsuar ke depan. Karena itu, kalau memang Pansel Sekdaprov akan dilakukan, sosok clean and clear harus menjadi pertimbangan.
Selain itu, hal yang perlu diperhatikan mantan Bupati Siak itu, berpengalaman dan pergaulan luas. Baik ditingkat daerah terlebih di tingkat nasional.
Wahid mengaku, belum melihat secara total keuletan Sekdaprov Riau non aktif Yan Prana, mendatangkan uang sebanyak-sebanyaknya yang bersumber dari pusat ke Riau. Pada hal menurut Wahid lagi, ada banyak pos-pos anggaran di setiap kementerian yang dibawa ke Riau dalam bentuk program kerja.
Selain itu, Wahid juga menyoal belum dilakukannya Focus Group Discussion (FGD) antara Pemprov Riau baik bersama kementerian mau pun anggota DPR RI. Pada hal, diskusi terfokus dari suatu group yang narasumber berasal pusat, bagian upaya mencari satu titik masalah, apakah terkait anggaran atau pun program kerja.
"Mengerti masalah, artinya punya wawasan, pengalaman. Punya pergaulan yang luas, baik di daerah terlebih di pusat. Memang idealnya komunikatif, dan punya pergaulan luas. Koneksi ke pusat, itu memang penting. Karena memang satu bagian kerja Sekda. Bagaimana bisa menjembatani antara Gubernur dan pemerintah pusat. Saya belum melihat itu," papar Wahid.(jri)
.jpeg)
