Iniriau.com, PEKANBARU - Pasca Gubernur Riau mengumumkan Riau berada dalam status Siaga Darurat Bencana Karhutla, seluruh stakeholder diminta untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama. Tengku Azwendi Fajri mengingatkan masyarakat, untuk bertanggung jawab terhadap kepemilikan lahan karena rawan aksi karhutla.
Pemerintah Provinsi Riau secara resmi telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan atau karhutla, mulai dari tanggal 15 Februari hingga 31 Oktober 2021 mendatang. Saat ini, Kota Dumai dan Bengkalis telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla, menyusul Kabupaten Rokan Hilir yang masih dalam proses penetapan status siaga darurat.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Tim Satgas Bencana Karhutla yang akan mengawasi seluruh daerah di Riau. Wendi menghimbau warga, untuk bertanggung jawab terhadap kepemilikan lahan masing-masing sehingga kasus karhutla bisa diminimalisir/
“Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Tim Satgas Bencana Karhutla, seiring dengan ditetapkannya Riau berada dalam status Siaga Darurat Bencana Karhutla. Meski tidak memiliki banyak lahan kosong seperti daerah lain, namun masyarakat Pekanbaru tetap harus waspada.
Warga diminta untuk bertanggung jawab atas kepemilikan lahan masing-masing, guna meminimalisir terjadinya aksi karhutla. Kita di DPRD Pekanbaru kini juga sedang menyiapkan Perda Penanggulangan Bencana, sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan,” ungkap Wendi kepada Iniriau.com, Rabu (17/02|).
BMKG Stasiun Pekanbaru memprakirakan, ada 7 Kabupaten/Kota yang sudah memasuki musim kemarau yakni Kepulauan Meranti, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hilir dan Kota Dumai. Kondisi kering akibat kemarau, dikhawatirkan bisa memicu terjadinya kebakaran terutama pada lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar. **
.jpeg)
