Iniriau.com, PEKANBARU - Salah satu penyebab rusaknya jalan di Riau yaitu truk Over Dimension Over Load (ODOL). Bahkan keberadaan truk Over Dimension Over Load (ODOL) semakin meresahkan masyarakat.
Hal ini membuat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Riau Zulfi Murzal mempertanyakan kelanjutan penerapan kebijakan bebas kenderaan ODOL yang sudah diwacanakan Pemprov Riau.
"Kita berharap ini segera direalisasikan. Sehingga aktivitas truk ODOL yang menjadi momok bagi kerusakan jalan di Riau bisa dihentikan, " ujar Zulfi Murzal, Rabu (24/11/2021).
Untuk itu Zulfi berharap kebijakan zero ODOL ini harus di-follow up.Sebab jika ini berjalan akan meminimalisir kerusakan jalan yang ada di Riau.
Menurut Zulfi yang menjadi leading sector untuk menangani persoalan truk kelebihan muatan tersebut yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Riau. Selain itu pihak kepolisian.
" Mereka harus bergandengan tangan dalam memberantas keberadaan ODOL nakal yang selalu wira-wiri di Riau." imbuh Zulfi.
Masalah ODOL ketiga instansi harus bekerjasma. Sebab untuk aset infrastruktur itu kewenangannya ada di PUPR, soal pengawasan ada di dishub dan yang mengeksekusi berada di aparat kepolisian. Tidak boleh ada miss di antara ketiganya.
Ditambah lagi, kerugian yang didapat dari keberadaan truk ODOL ini yakni tidak membayar pajak ke daerah lantaran hampir seluruh truk yang beroperasional di Riau memiliki plat nomor non BM. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus Pemprov Riau. Untuk itu harus segera diatasi.**
.jpeg)