iniriau.com,PEKANBARU - Kelangkaan biosokar di Riau makin memprihatinkan. Bahkan Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho sidak ke SPBU Jalan Harapan Raya Pekanbaru pada Selasa (15/3/2022).
Ketua DPD Partai Demokrat Riau ini menilai kelangkaan biosolar di Riau salah satunya disebabkan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Untuk itu pihaknya mendorong Pemprov Riau membuat regulasi yang melarang orang kaya mengisi BBM subsidi.
"Daya lihat kelangkaan dipicu penyaluran yang tidak tepat sasaran. Untuk itu kami minta Pemprov Riau membuat regulasi untuk kendaraan mewah tidak mengisi BBM subsidi," katanya
Selain itu, politisi partai Demokrat ini juga berjanji akan menyurati Komisi VII DPR RI soal kelangkaan biosolar ini.
"Kami DPRD Riau dalam waktu dekat kami akan menyurati DPR RI Komisi VII dan segera juga kami akan berkunjung ke DPR RI untuk rapat dengar pendapat menyampaikan kondisi di Riau ini tidak baik terkait kouta biosolar untuk Riau yang ditetapkan BPH Migas," kata dia.
Agung mengaku melihat sendiri sering terjadi kekosongan stok solar di sejumlah SPBU Pekanbaru, terutam khususnya yang berada di jalan lintas. Para pemilik kendaraan akhirnya beralih ke SPBU yang tersedia biosolar. Inilah yang menyebabkan kemacetan panjang hingga ke badan jalan.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan, dalam menyikapinya kelangkaan bio solar, DPRD Riau secepatnya akan berkoordinasi dengan Pemprov Riau ataupun mengundang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
menurutnya langkah ini dilakukan untuk mengusulkan penambahan bio solar yang jumlahnya terbatas untuk Riau pada tahun ini.
Sulitnya mendapatkan Bio Solar, dipicu kuota solar bersubsidi untuk Riau di tahun 2022 hanya 794.787 Kl, atau berkurang 4 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 824.000 Kl.
"Kami akan mengundang BPH Migas untuk mengusulkan penambahan kuota Bio Solar di Riau. Karena dalam hitungan saya secara pribadi secara matematis, kalau dilihat potret (kuota) tahun lalu, kuota kita lost di 9 sampai 12 persen. Kalau ini terjadi, bukan di November lagi kuota ini habis, tapi di Oktober," kata Hardianto.
Dikhawatirkan jika tidak segera diatasi, dua sampai tiga bulan menjelang akhir tahun 2022, minyak di Riau bukan langka lagi, melainkan habis total.
Hardianto juga mengatakan, bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan DPR RI terkait hal ini.
"Kita mengusulkan agar kuota di Riau untuk ditambah," tandasnya
Oleh karena itu, dalam waktu dekat DPRD Riau akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Pertamina membahas kelangkaan biosolar di Riau.**
.jpeg)
