Iniriau.com, PEKANBARU - Sebanyak 290 orang honorer pada 2022 belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka terdiri dari honorer itu terdiri dari guru dan tenaga kesehatan.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengaku Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini membahas soal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun ini. Ada sekitar 290 PPPK yang belum diangkat sampai saat ini.
"Tadi, kami rapat pembahasan pengangkatan PPPK untuk tahun ini. Jadi, PPPK banyak yang belum diangkat (menerima SK meski sudah lulus ujian)," kata Indra Pomi Nasution Rabu (29/3).
Indra mengaku pihaknya melakukan rapat dengan instansi terkait untuk membahas kesanggupan keuangan Pemko Pekanbaru untuk pengangkatan PPPK baru.
"Tadi, saya rapat dengan OPD terkait membahas kemampuan keuangan dalam pengangkatan PPPK baru. Hal ini dibahas karena belanja pegawai (biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji) mencapai 35 persen dari nilai APBD," jelas Indra Pomi.
Penggunaan APBD untuk belajar pegawai sudah melampuai aturan yang berlaku yakni 30 persen. Sehingga, pilihan Pemko Pekanbaru adalah menurunkan belanja pegawai atau menaikkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kami juga mempertimbangkan honorer yang diangkat jadi PPPK minimal jumlahnya sama dengan tahun lalu," ucap Indra Pomi.**