Iniriau.com, PEKANBARU - Tindakan mantan Ketum PWI Pusat Hendry CH Bangun yang lalu Kepengurusan PWI Kaltim, Jumat (26/7/24), mendapat respon kontra dari berbagai daerah. Salah satunya dari Ketua Dewan Kehormatan PWI Riau H. Zufra Irwan, SE, MM.
Zufra, Jumat siang mengatakan apa yang dilakukan Hendry CH Bangun sebagai bentuk ketidakpatuhan dirinya terhadap keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat yang telah memecat dan mencabut keanggotaannya di PWI.
"Ini merupakan sejarah yang paling buruk dalam PWI, dimana salah seorang senior yang juga mantan ketua PWI Pusat, dan telah dipecat keanggotaannya dari PWI tetapi masih saja mempertontonkan ketidakpatuhannya terhadap keputusan Dewan Kehormatan. Sudah dipecat secara resmi tapi masih saja kesana kemari mengumpulkan orang dan mencari dukungan. ini merupakan tipikal yang tidak baik," ujarnya.
Zufra mengatakan seharusnya Hendry mematuhi keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan kepada dirinya, "Seharusnya dia patuh dengan keputusan ini, karena satu-satunya regulasi kekuasaan tertinggi yang memberikan penalti terhadap anggota PWI itu adalah Dewan Kehormatan. Kalau dirinya tidak mau menerima keputusan ini seharusnya disampaikan nanti didalam kongres," sebutnya.
Zufra memandang secara organisasi pelantikan kepengurusan PWI Kaltim oleh Hendry CH Bangun adalah tidak sah.
"Seharusnya dia malu dengan pencabutan keanggotaan dirinya dari PWI, sudah dipecat kok masih mengaku-ngaku ketua, dan melantik kepengurusan daerah," sebutnya.
Menurut Zufra, banyak yang menertawakan sikap Hendry yang sudah dipecat namun masih tetap bandel dan mengaku dirinya sebagai ketua umum. Zufra mengatakan jika sudah dipecat maka Hendry sudah tidak bisa lagi memimpin rapat, apalagi sampai memecat pengurus PWI lain.
"Mana boleh seperti itu, dia kan sudah tidak ketua umum lagi, tidak ada lagi haknya, kom malah semakin memperparah persoalan dan memperberat kesalahan dia," tegas Zufra.
Zufra menyarankan kepada seluruh ketua daerah dan anggota PWI lain untuk melihat persoalan ini secara jernih. Awal mula kekisruhan dan malapetaka ini siapa yang memulai, ulah siapa. Semua harus jujur termasuk Hendry. Dana BUMN itu uang negara, dana negara mana boleh pakai fee, tidak ada pakai cashback segala, seharusnya Hendry paham dan jujur dengan hal tersebut," kata Zufra.
Zufra menegaskan, sebagai anggota PWI, harus patuh terhadap keputusan Dewan Kehormatan. Zulmansyah menurutnya hanya menjalankan perintah dan mandat Dewan Kehormatan, untuk mempersiapkan KLB. Itu murni perintah dari DK, bukan keputusan Zulmansyah," imbuhnya.
Zufra mengingatkan agar jangan ada pihak yang mengaitkan hal ini sebagai bentuk untuk melindungi Zulmansyah.
"Kita harus memandang ini sebagai suatu perintah dan jangan sampai membawa unsur SARA dan isu kedaerahan. Hari ini kita tegaskan, kita bukan membela Zulmansyah karena dia orang Riau, kami orang Riau ini adalah orang yang bermarwah, Zulmansyah itu bukan membawa nama Riau, Zulmansyah dalam hal ini sebagai seorang anggota dan ketua bidang organisasi. Dia sudah diperintahkan oleh Dewan kehormatan untuk hal itu, dan salah satu item yang diperintahkan kepada dirinya adalah untuk mempersiapkan KLB dan keputusan ini harus dipatuhi secara bersama," tutup Zifra.**
