iniriau.com, KAMPAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar menetapkan dua tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Rumbio Tahun Anggaran (TA) 2021. Dua tersangka inisial AY selaku Kepala Puskesmas Rumbio, dan KL selaku Bendahara Pengeluaran itu langsung ditahan.
Menurut Kepala Kejari (Kajari) Kampar Sapta Putra saat dikonfirmasi melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus), Marthalius, kedua tenaga kesehatan (nakes) menyandang status tersangka sejak Rabu (28/8) kemarin. Sejak saat itu juga, keduanya langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bangkinang untuk 20 hari ke depan.
Kejari Kampar juga terus mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi BOK ini. Korps Adhyaksa itu telah menyita uang hampir Rp49 juta, dan selanjutnya dihitung sebagai pengembalian kerugian negara.
"Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ucap Marthalius Senin (9/9/2024).
Penanganan perkara ini, kata Marthalius, dilakukan berdasarkan laporan pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan. Selain itu, juga ada desakan tenaga kesehatan di Puskesmas Rumbio yang diambil uang operasional pelayanan kesehatan mereka.
Kedua tersangka diduga melakukan korupsi dana BOK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Kesehatan. Adapun pagu anggarannya, tahun 2021 sebesar Rp553.007.627 dan tahun 2022 sebesar pagu Rp628.408.728.
Atas perbuatannya, timbul kerugian keuangan negara sebesar Rp370 juta. Angka itu didapat berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.
Pihaknya, lanjut Marthalius, terus berupaya agar kerugian negara tersebut pulih. Hal itu sejalan dengan tujuan utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. "Data terakhir terdapat 30 orang nakes (tenaga kesehatan,red) di Puskesmas Rumbio yang telah mengembalikan uang dari SPT (Surat Perintah Tugas,red) fiktif dengan total Rp48.774.000," ujar Jaksa yang akrab disapa Marta itu.
Uang tersebut, lanjut Martha, sudah disita dan sudah keluar penetapan sitanya. Selanjutnya, akan dijadikan alat bukti di persidangan.
Upaya itu diyakini tidak berhenti sampai di situ. Upaya pemulihan masih terus dilakukan hingga saat ini. "Sisanya kepada tersangka," pungkasnya.**
