iniriau.com, PEKANBARU - Pemerintah pusat kembali mengumumkan perubahan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Awalnya dijadwalkan pada 6 Februari 2025, pelantikan kini diundur menjadi antara 18 hingga 20 Februari 2025. Pelantikan serentak ini akan melibatkan kepala daerah dari tingkat gubernur, bupati, hingga walikota, yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
Para kepala daerah terpilih mengungkapkan bahwa mereka sudah menerima informasi mengenai perubahan ini dan siap mengikuti keputusan pemerintah pusat. Di Provinsi Riau, terdapat enam kepala daerah yang akan dilantik tanpa ada sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi.
Abdul Wahid, Gubernur Riau terpilih mengaku siap mengikuti semua keputusan dari pusat.
"Kami tentu menunggu saja keputusan resmi dari pemerintah. Informasi soal perubahan jadwal sudah sampai, dan kami siap mengikuti semua kebijakan yang ada. Ini adalah keputusan pusat, jadi kami akan menghormatinya," kata Wahid, Jumat (31//2025).
H Asmar, Bupati Kepulauan Meranti terpilih mengaku bahwa sudah mengetahui hal tersebut.
"Iya, benar informasi terbaru tentang pengunduran ini sudah kami terima. Tanggal kemungkinan 20 Februari, dan kami akan menyesuaikan dengan semua persiapan yang diperlukan. Kami mengikuti saja keputusan pemerintah yang ada," ucap Asmar.
Sementara Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, pengunduran ini terjadi karena adanya pertimbangan baru dari Mahkamah Konstitusi, yang mempercepat penolakan sengketa hasil pilkada. Hal ini membuat pemerintah pusat menyesuaikan ulang tanggal pelantikan.
"Kami akan menunggu radiogram resmi dari Mendagri untuk memastikan jadwal pasti. Semua pihak berharap pelantikan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan tanggal baru yang telah ditentukan," terang Zulkifli.
Dengan perubahan ini, meski ada penyesuaian waktu, para kepala daerah terpilih tetap optimistis pelantikan akan berjalan lancar dan sesuai rencana. Semua pihak kini menantikan kepastian jadwal yang akan segera diumumkan.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
