iniriau.com, PEKANBARU - Ratusan mobil dinas milik Pemerintah Kota belum kembali ke garasi resmi. Padahal Wali Kota Agung Nugroho sudah memberikan instruksi tegas agar seluruh kendaraan dikumpulkan usai libur Idulfitri 1446 H.
Hingga Selasa (15/4/2025), kondisi di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak kendaraan belum terdeteksi keberadaannya, dan beberapa bahkan diduga digunakan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang.
“Kami menerima laporan ada mobil dinas dipakai oleh orang-orang di luar struktur pemerintahan. Ini jelas pelanggaran,” ujar Agung kepada awak media.
Pengumpulan kendaraan dinas ini menjadi langkah penting dalam proses pendataan aset, seiring pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Kota ingin memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi fisik aset.
Agung menambahkan bahwa ketidaksesuaian antara catatan dan kenyataan bisa menjadi temuan serius. “Jangan sampai di laporan semua tampak rapi, tapi ketika diperiksa langsung, kendaraan tidak ada. Itu bisa jadi masalah hukum," ujarnya.
Pemko berjanji akan mengambil tindakan tegas. Jika masih ada pejabat yang enggan mengembalikan mobil dinas, penarikan paksa akan dilakukan sebagai langkah terakhir. Setelah proses pendataan rampung, kendaraan akan kembali dibagikan sesuai dengan hak dan fungsinya melalui mekanisme serah terima yang resmi dan transparan.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)