iniriau.com, Jakarta – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Rabu, 14 Mei 2025, menerima berbagai usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo terkait pembaharuan RUU Kabupaten/Kota. Usulan tersebut mencakup penegasan batas wilayah, pencantuman koordinat, serta penyempurnaan karakteristik daerah dalam rangka mencegah potensi sengketa wilayah.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang berlangsung di Ruang Rapat Komite I, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menegaskan pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap peraturan yang mendasari pembentukan kabupaten dan kota di Indonesia.
"Sebagian besar undang-undang yang ada saat ini masih mengacu pada masa UUDS 1950, yang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan masyarakat saat ini," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyoroti masalah utama yang dihadapi oleh empat kabupaten di provinsinya Kolaka, Konawe, Muna, dan Buton.
"Sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara masih mengacu pada UU No. 29 Tahun 1959 untuk pembentukan daerah, yang kini terasa usang," paparnya. Ia juga menambahkan bahwa beberapa wilayah belum memiliki penegasan batas indikatif yang jelas, sehingga pencantuman peta dan koordinat wilayah dalam RUU sangat diperlukan.
Sebagai tindak lanjut, Komite I DPD RI akan menyusun usulan tertulis berdasarkan masukan yang diterima, yang nantinya akan menjadi bahan untuk inventarisasi dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 10 RUU Kabupaten/Kota yang mencakup ketiga provinsi tersebut.
Dengan adanya pembaharuan ini, diharapkan permasalahan batas wilayah yang selama ini berpotensi memicu sengketa dapat diminimalkan, dan proses pembentukan kabupaten/kota lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan daerah.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)