iniriau.com - Ketua DPRD Provinsi Riau Septina Primawati membantah dengan tegas tudingan kesengajaan Pihaknya memperlambat proses Pergantian Antar Waktu terhadap Muhammad Adil dari Partai Hati Nurani Rakyat.
"Tidak benar, masih dalam proses. Kita tidak ada memperlambat proses (PAW terhadap Muhammad Adil), surat dari Kemenkumham adalah upaya kehati-hatian saja," jelas Septina saat dikonfirmasi di Pekanbaru, Kamis.
Politisi Golkar Riau itu mengatakan, surat dari Partai Hanura terkait proses PAW terhadap M. Adil sudah ditindaklanjuti, selanjutnya akan menyurati Komisi Pemilihan Umum Daerah.
"Jika sudah menerima balasan dari KPUD, selanjutnya kita usulkan ke Kemendagri (Kementerian dalam Negeri) lewat gubernur, setelah itu kita tunggu SK pengangkatannya untuk dilantik," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, partai Hanura menilai ada unsur kesengajaan yang dilakukan DPRD Riau untuk memperlambat proses Pengganti Antar Waktu Muhammad Adil.
"Seharusnya, DPRD Riau bisa langsung melakukan PAW, karena prosedur dan tekniknya sudah sangat jelas. Mengapa di DPRD Riau jadi berbeda prosesnya. Bukankah kita sudah ajukan SK yang disahkan Kemenkumham sebelumnya," sebut Kuasa Hukum DPP Partai Hanura, Dirzy Zaidan di Pekanbaru, Rabu.
Dia menuding DPRD Riau terkesan mengulur proses PAW Muhammad Adil yang maju di Pemilu 2019 dengan partai PKB, dan digantikan oleh Sayed Junaidi Rizaldi.
"Di kabupaten/kota bisa langsung melakukan PAW, mengapa di DPRD Riau seperti ini," kata Dirzy.
Pihak DPRD Riau sendiri diketahui tengah melakukan konsultasi ke Kemenkumham, menanyakan masalah keabsahan atas dualisme pertai Hanura yang pernah terjadi.
Menurut Dirzy, seharusnya pihak DPRD Riau bisa melihat, keabsahan Hanura karena bisa menjadi peserta Pemilu 2019.
"Sebenarnya yang kurang jelas apa, dari peserta Pemilu 2019 juga sudah jelas, bisa dilihat langsung," paparnya. (irc)
