Iniriau.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram harus langsung turun tangan mengurus pembayaran utang rumah sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegeraman Jokowi itupun ditanggapi BPJS Kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membicarakan masalah defisit anggaran JKN. Jokowi mengatakan pemerintah memutuskan untuk menyuntikan dana Rp 4,9 triliun untuk menambal defisit tersebut.
"Saya tahu urusan JKN , urusan pembayaran RS. Saya ngerti dan sampai di meja saya seingat saya mungkin sebulan atau 5 minggu lalu kita putuskan. Tapi sebetulnya ini urusan Dirut BPJS, nggak sampai presiden kayak gini-gini," kata Jokowi saat membuka Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC Senayan, Rabu (17/10/2018).
"Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun. Ini pun masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun lha kok enak banget ini. Kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran tuh jelas," lanjut Jokowi dengan nada bicara yang cukup tinggi.
Jokowi kemudian menceritakan dirinya kerap berkunjung ke rumah sakit daerah untuk mengonfirmasi persoalan yang dialami sekaligus mencari solusi. Jokowi mengatakan saat blusukan ke rumah sakit tersebut memang sengaja tidak menggandeng Menteri Kesehatan maupun Dirut BPJS agar mendapat pendapat yang murni.
"Saya tuh tiap hari di lapangan ke bandung nggak ngomong sama protokol masuk rumah sakit Hasan Sadikin. saya mau cek layanan kesehatan. Di Papua, Nabire nggak ada rencana RS saya masuk ke RSUD Nabire. Saya ingin cek urusan KIS pelaksanaan komplain seperti apa. Saya dengerin tapi saya nggak ngajak Bu Menkes dan Dirut BPJS nanti Dirutnya pada takut. Saya pengen suara yang orisinil, dari bawah. Masa setiap tahun harus dicari solusi," tutur Jokowi.
Dia kembali menyinggung soal pembayaran utang rumah sakit dalam program JKN. Menurut Jokowi, masalah itu harusnya bisa diselesaikan Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan.
"Mestinya udah rampung di Menkes, Dirut BPJS. Masa urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden. Ya kebangetan," tutur Jokowi.
BPJS Kesehatan pun merespons kegeraman Jokowi tersebut. Mereka menganggapnya sebagai bentuk perhatian dari Jokowi agar program JKN bisa berjalan dengan baik.
"Ini bentuk prhatian presiden dalam cara lain kepada program JKN. Kita berfikir positif bahwa dalam bentuk dukungan itu ada fokus perhatian beliau sehingga ada pernyataan seperti itu," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, saat dihubungi Rabu (17/10/2018) malam.
Menurut Iqbal, Jokowi selalu memperhatikan BPJS Kesehatan. Termasuk saat mengambil keputusan menyuntikkan dana Rp 4,9 triliun untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.
Dia menilai kritik Jokowi disampaikan agar BPJS Kesehatan mengelola program JKN dengan baik. Iqbal juga menganggap kritik itu juga ditujukan kepada sejumlah lembaga selain BPJS Kesehatan.
"Kita memandang apa yang disampaikan beliau dukungan, agar program dikelola dengan baik. Bukan hanya BPJS kesehatan, tapi kementerian-lembaga terkait sehingga lebih bekerja sama dan berkolaborasi," ujarnya. (irc/detik)
.jpeg)
