iniriau.com, Pekanbaru - Pemerintah RI menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan WFHtersebut diberlakukan secara resmi pada 1 April 2026 ini.
Kebijakan ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Riau Ayat Cahyadi, Rabu (1/4) di Pekanbaru. Menurutnya, meskipun sudah diberlakukan secara resmi kebijakan ini perlu dievaluasi kembali.
"Saya mendukung kebijakan ini karena sudah jadi kebijakan nasional, dan menurut saya, kebijakan WFH setiap setiap hari Jumat itu sudah tepat. Kebijakan ini juga karena situasi global, namun tidak ada salahnya jika kebijakan WFH dievaluasi kembali," kata Ayat Cahyadi, mengawali wawancara dengan iniriau.com, Rabu sore.
Ketua Fraksi PKS DPRD Riau itu mengatakan evaluasi kebijakan WFH itu perlu dilakukan agar benar-benar tepat dalam penghematan BBM tersebut.
"Evaluasi itu perlu kebijakan WFH itu benar-benar efektif dalam menghemat BBM sebesar 20% tersebut. Saya juga berharap kebijakan ini jangan sampai mengganggu pelayanan publik," tukas Ayat Cahyadi singkat.
Meskipun kebijakan WFH ini adalah langkah penghematan BBM sebesar 20%, kebijakan tersebut sedikit riskan terhadap produktivitas kerja karyawan. Alasannya, kebijakan WFH di hari Jumat itu akan menjadi libur akhir pekan yang panjang.**
