Iniriau.com, Jakarta - Mantan politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul membantah pernyataan Prabowo Subianto soal korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium empat.
Ruhut menyinggung pernyataan ketua umum Partai Gerindra tersebut dalam diskusi publik "4 Tahun Melawan Korupsi" di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Negara Jakarta, Senin (7/01/2019).
Dalam forum yang juga dihadiri dua panelis lain, yakni Deputi 2 KSP Yanuar Nugroho, dan Prof Rhenald Kasali, Ruhut menilai pernyataan Prabowo itu sebagai penyakit.
"Prabowo kan mengatakan (korupsi) stadium empat. Itu jelas memang penyakit dia," ucap Ruhut.
Baginya, empat tahun memimpin republik ini, Presiden Joko Widodo tetap menjadikan hukum sebagai panglima.
Karena itu jangan heran bila ada menteri hingga pimpinan lembaga tinggi negara. Namun, Jokowi tidak pernah melakukan intervensi.
"Di sini kita lihat Pak Jokowi menjadikan hukum panglima, sudah ada yang menangani itu. Beliau tidak pernah intervensi. Tapi seolah-olah mereka ingin mengatakan Pak Jokowi itu intervensi, gak benar," kata Ruhut.
Bagi politikus yang berlatarbelakang pengacara ini, korupsi bisa terjadi karena tidak ada kata cukup dari siapa pun yang diberi kepercayaan untuk menjabat. Bahkan sejumlah koleganya sesama mantan aktivis juga ikut melakukan hal tersebut.
Dua nama yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap yang dikatakan Ruhut adalah Zulkarnaen Jabar terkait perkara korupsi Alquran dan Anas Urbaningrum di proyek wisma atlet Hambalang.
"Ini semua karena tidak ada kata cukup, dan belum ada kesempatan. Sudah ada kesempatan, ngeri kali ini kawan," tukasnya.
Dalam diskusi itu Ruhut memandang upaya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi terus dilakukan.
Utamanya dengan memanfaatkan teknologi. Mulai perencanaan anggaran hingga pelaksanaan di lapangan.
Untuk itu dia tidak sependapat dengan Prabowo bahwa korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Bahwa korupsi masih banyak, dia tidak membantahnya.
Namun, Ruhut meminta jangan disamakan kasus korupsi di era orde lama, orde baru, pascareformasi, hingga masa Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) dan Jokowi.
Ruhut menyebutkan di era orde baru korupsi dilakukan berjemaah. Kemudian di era SBY, oplahnya pun masih besar. Misalnya korupsi Hambalang. Sedangkan di era Jokowi, jumlahnya mengecil.
"Kalau sekarang ada korupsi, tapi oplahnya lebih minim. Era Pak SBY saja oplahnya (nilai korupsi-red) masih gede, Hambalang berapa triliun? Tapi sekarang sudah mulai mengecil, tapi tetap rakyat miskin karena koruptor. Ini harus kita perangi," tuturnya. (irc/jpnn)
.jpeg)
