Wabup Pelalawan: BDT sebagai Sumber Data untuk Penanganan Fakir Miskin

Iniriau.com, PELALAWAN - Wabup Pelalawan H Zardewan membuka kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, yang diselenggarakan di Auditorium Kantor Bupati Pelalawan Provinsi Riau, Senin (11/3/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala OPD, Narasumber dari Pusat Data Informasi Kementerian Sosial RI, dan para peserta.

Dalam kesempatakan itu Wabup H Zardewan mengatakan pentingnya keakuratan dan kevalidatan sebuah data dari informasi yang dibutuhkan. Karena dengan keakuratan data tersebut menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan dari program yang terencana untuk dapat dilaksanakan.

"BDT sebagai sumber data untuk penanganan fakir miskin. Program apapun dalam rangka penanganan fakir miskin harus berpedoman kepada BDT. Akurasi dari verifikasi dan validasi basis data terpadu sebagai penerima manfaat program perlindungan sosial menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, sehingga didapatkan nantinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) yang benar benar valid, tepat sasaran serta tepat waktu," jelas Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan ini menambahkan.

Kementerian Sosial (Kemensos) RI, lanjut Wabup, telah menetapkan peraturan tentang pedoman umum verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yan tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos ) Nomor 28 Tahun 2017.

Tengku Mukhtaruddin, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kabupaten Pelalawan  mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 12 orang operator kecamatan dan 110 orang operator desa. "Diharapkan nantinya ada sinkronisasi data yang ada di desa dan apabila ada perubahan sehingga dapat dikordinasikan bersama Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan dan Kementerian Sosial Republik Indonesia," lanjutnya.

Lanjutnya, Pemerintah Pusat juga telah menyelenggarakan berbagai program perlindungan sosial berskala nasional yang diperuntukan bagi 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah seperti Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 1.700 Kepala Keluarga ( KK ) masyarakat Kabupaten Pelalawan dengan kucuran dana sebesar Rp 3,17 miliar, Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan bantuan modal sebesar 20 juta/kelompok, bantuan bagi Masyarakat Lanjut Usia ( Lansia ) sebanyak 26 Kepala Keluarga ( KK ). (dms)