iniriau.com, Pekanbaru – Upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Salah satunya melalui partisipasi dalam forum Policy Talks yang membahas penguatan peran analis kebijakan di daerah, Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut diikuti Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, dari Ruang Rapat Kakanwil.
Forum yang digelar Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau itu mengangkat tema “Mendorong Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik melalui Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah”. Sejumlah narasumber turut hadir memberikan pemaparan, di antaranya Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Widhi Novianto, serta akademisi UMRAH, Dr. Dian Prima Safitri.
Dalam diskusi tersebut, para peserta diajak memahami pentingnya kehadiran analis kebijakan yang mampu membaca dinamika daerah dan menyusun rekomendasi berbasis data serta kebutuhan masyarakat.
Rudy Hendra Pakpahan menegaskan bahwa kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam melakukan analisis yang komprehensif dan terukur.
“Kebijakan yang efektif harus dibangun melalui proses kajian yang kuat, bukan sekadar asumsi. Karena itu, peningkatan kompetensi analis kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan semacam ini dapat memperluas wawasan jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan hukum dan administrasi di wilayah.
Selain pemaparan materi, forum juga diisi sesi diskusi interaktif yang membahas tantangan penyusunan kebijakan publik di era yang terus berkembang. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun sinergi antarwilayah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.**
