iniriau.com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau terus berupaya meningkatkan kualitas komunikasi publik di era digital. Salah satunya melalui partisipasi dalam kegiatan Pembinaan Kehumasan Kementerian Hukum bertajuk “Strategi Komunikasi Publik yang Efektif di Era Media Sosial” yang digelar secara virtual, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama jajaran sebagai bagian dari upaya memperkuat peran kehumasan dalam menyampaikan informasi layanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan adaptif.
Rudy Hendra Pakpahan mengatakan, perkembangan teknologi informasi menuntut instansi pemerintah untuk terus berinovasi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
"Humas saat ini tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut mudah dipahami, cepat diterima, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan menjadi sangat penting," ujar Rudy usai mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam pembinaan itu, peserta mendapatkan materi dari perwakilan Meta Indonesia dan akademisi yang membahas berbagai strategi komunikasi publik di tengah perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi.
Perwakilan Meta Indonesia menjelaskan bahwa algoritma media sosial saat ini semakin mengandalkan sistem rekomendasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Kondisi tersebut membuat kualitas dan relevansi konten menjadi faktor utama dalam menentukan jangkauan informasi, bukan lagi semata-mata jumlah pengikut akun.
Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan pemanfaatan platform Threads sebagai sarana komunikasi publik yang dinilai efektif untuk menyampaikan informasi singkat, pembaruan cepat, serta mengarahkan masyarakat ke kanal informasi resmi pemerintah.
Tak hanya soal strategi konten, materi juga menyoroti pentingnya keamanan akun media sosial instansi pemerintah. Penggunaan autentikasi dua langkah (2FA), penguatan kata sandi, hingga kewaspadaan terhadap upaya peretasan dan phishing menjadi hal yang harus mendapat perhatian serius.
Rudy menilai materi yang disampaikan sangat relevan dengan tantangan komunikasi publik saat ini. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Riau akan mengimplementasikan berbagai pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
"Kami akan terus mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk AI, untuk mendukung penyebaran informasi yang lebih efektif. Namun di sisi lain, keamanan akun dan kredibilitas informasi juga harus menjadi prioritas utama," katanya.
Sementara itu, akademisi Dr. Leviane Jaclin Hera Lotulong menjelaskan bahwa masyarakat digital saat ini cenderung menginginkan informasi yang cepat, ringkas, dan interaktif. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu menyesuaikan pola komunikasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap dapat memperkuat strategi komunikasi publik yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan informasi terkait layanan dan program Kementerian Hukum di Provinsi Riau.**
