iniriau.com, Pekanbaru - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) adalah salah satu sektor yang akan terdampak dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, serta Surat Menteri Keuangan atau Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025. Inpres ini memerintahkan pemotongan anggaran Rp 306,69 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Ketua PHRI Riau Nofrizal menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran di seluruh sektor adalah hal positif. Nofrizal yang saat ini tengah mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) PHRI di Cisarua Bogor, Jawa Barat, menganggap efisiensi anggaran sebagai tantangan bagi pelaku usaha untuk lebih kreatif, Selasa (11/2).
"Sebenarnya efisiensi anggaran itu bukan mengurangi anggaran yang ada, tetapi anggaran tersebut dialokasikan ke sektor lain yang lebih membutuhkan," tutur Nofrizal menjelaskan.
"Hal ini sesuai dengan arahan Ketua Umum PHRI di Munas PHRI hari ini. Kita harus bisa meyikapi efisiensi anggaran sebagai hal positif. Ini tantangan bagi dunia pariwisata yang melibatkan perhotelan, kuliner, dan pariwisata. Kita dituntut harus lebih kreatif dan ini tantangannya," lanjut Nofrizal menjelaskan.
Kata Nofrizal, pelaku di sektor pariwisata masih berpeluang besar meskipun ada efisiensi anggaran.
"Sektor pariwisata masih ada peluang besar, karena berwisata itu adalah salah satu kebutuhan masyarakat. Terbukti minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata masih tetap tinggi," tutup Nofrizal mengakhiri penjelasannya.**