iniriau.com, PEKANBARU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah dinilai memiliki potensi besar tidak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Namun, Asosiasi Pengusaha dan Pekerja Kuliner Riau (Aspekur) menilai, agar manfaat program ini lebih merata, pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjadi perhatian utama.
Ketua Aspekur, Fajar Muhardi, mengatakan bahwa MBG merupakan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Ia mengingatkan, tanpa pelibatan UMKM secara luas, tujuan pemerataan ekonomi yang diharapkan dari program ini bisa meleset.
"Kalau hanya pengusaha besar yang dilibatkan, dampak ekonomi tidak akan terasa sampai ke bawah," ujar Fajar dalam acara Pelatihan Foto Produk UMKM Aspekur di Pekanbaru, Sabtu (26/4/2025).
Fajar menyoroti bahwa saat ini terdapat sejumlah syarat teknis yang dinilai terlalu berat bagi UMKM, khususnya terkait standar dapur dan kebutuhan modal awal. Ia mengungkapkan, untuk memenuhi kriteria tersebut, diperlukan investasi lebih dari Rp1 miliar per dapur, sesuatu yang menurutnya mustahil dijangkau UMKM tanpa dukungan khusus.
"Oleh karena itu, kami berharap pemerintah memberi kemudahan akses permodalan, misalnya lewat dukungan perbankan, agar pelaku usaha kecil juga bisa berkontribusi dalam MBG," imbuhnya.
Program MBG sendiri dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) dan ditargetkan akan menjangkau 82,9 juta penerima dengan estimasi anggaran sekitar Rp1 triliun per hari, dimulai November 2025.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD/MPR RI) asal Riau, Sewitri, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan keterlibatan UMKM dalam program tersebut.
"UMKM bukan hanya penggerak ekonomi daerah, tapi juga tulang punggung ketahanan ekonomi nasional," ujar Sewitri. Ia menambahkan, keterlibatan UMKM dalam MBG bukan sekadar keharusan, tetapi sebuah langkah strategis untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.
Sewitri mengakui, saat ini pelibatan UMKM dalam program MBG di Riau masih sangat terbatas. Ia menilai, keberadaan Aspekur dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha kecil dalam menyalurkan berbagai bantuan dan program pendukung.
"Saya akan mengawal agar program ini benar-benar berpihak kepada UMKM, karena saya paham betul tantangan yang mereka hadapi," tegasnya.
Fajar dan Sewitri sejalan dalam pandangan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu mengangkat ekonomi pelaku usaha kecil di Indonesia.**