iniriau.com, BENGKALIS — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Riau menyoroti buruknya pelayanan penyeberangan Roll On Roll Off (RoRo) di Kabupaten Bengkalis. Dari hasil kajian dan monitoring lapangan, sektor ini dinilai sebagai salah satu layanan publik terburuk di daerah berjuluk “Negeri Junjungan” tersebut.
Kepala Ombudsman Riau, Bambang Pratama, mengungkapkan bahwa temuan pihaknya menunjukkan berbagai persoalan serius dalam pengelolaan pelabuhan dan kapal penyeberangan.
“Dari hasil pantauan kami, layanan RoRo masih jauh dari kata memuaskan. Banyak keluhan masyarakat yang menunjukkan tata kelolanya belum tertata dengan baik,” ujar Bambang.
Ia menilai, Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pelayanan, terutama setelah rencana peralihan pengelolaan dari UPT ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Pelabuhan RoRo itu adalah pintu gerbang masuk Bengkalis. Kalau pintu utamanya saja rusak, maka citra pelayanan publik daerah ini ikut jatuh,” tambahnya.
Kritik Ombudsman muncul di tengah lumpuhnya aktivitas penyeberangan lintasan Bengkalis–Pakning sejak awal pekan ini. Satu-satunya kapal motor penyeberangan, KMP Swarna Putri, mengalami kerusakan mesin saat bersandar di Pelabuhan Pakning pada Senin (3/11/2025) siang. Akibatnya, ratusan kendaraan dan penumpang terkatung-katung berjam-jam tanpa kejelasan.
Kondisi makin parah karena KMP Mutiara Pertiwi II, kapal lain yang biasa melayani rute sama, juga mengalami gangguan teknis. Padahal, kapal milik PT Atosim Lampung Pelayaran itu baru selesai menjalani perawatan tahunan pada akhir September lalu.
Kepala Pos KSOP IV Pelabuhan Air Putih, Rozepa, mengatakan bahwa perbaikan kapal diperkirakan memakan waktu cukup lama.
“Saat ini dua-duanya bermasalah. Kalau suku cadangnya cepat datang, mungkin dua minggu bisa beroperasi lagi. Tapi kalau pengiriman tersendat, bisa lebih lama,” jelasnya.
Situasi ini membuat jalur vital Bengkalis–Pakning benar-benar lumpuh total, sekaligus memperkuat sorotan Ombudsman soal buruknya manajemen pelayanan publik di sektor transportasi laut daerah tersebut.**