iniriau.com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau mengikuti Town Hall Meeting Ke-2 Kementerian Hukum yang digelar secara virtual, Jumat (31/7/2026). Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat komunikasi internal sekaligus menyatukan langkah seluruh jajaran dalam mendukung transformasi organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menginstruksikan seluruh pegawai untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, forum ini penting sebagai media penyampaian arah kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi antara pimpinan dan seluruh aparatur Kementerian Hukum.
Dalam pertemuan itu, Menteri Hukum menekankan pentingnya strategi komunikasi publik yang lebih efektif. Seluruh pegawai diminta aktif menyebarluaskan informasi resmi Kementerian melalui media sosial guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan, termasuk mendukung penguatan penyebaran informasi digital secara cepat dan terukur.
Selain membahas komunikasi publik, Kementerian juga memaparkan sejumlah program pengembangan sumber daya manusia. Program tersebut meliputi peningkatan penghargaan bagi pegawai berprestasi, perluasan kesempatan beasiswa dari jenjang S1 hingga S3, penguatan jabatan fungsional, penyesuaian skema tugas belajar, serta evaluasi kebutuhan formasi ASN dan PPPK.
Di bidang tata kelola, Kementerian terus mendorong optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penguatan layanan hukum melalui Sentra Kekayaan Intelektual, Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta Paralegal. Inovasi berbasis sistem merit, termasuk uji coba e-voting untuk jabatan manajerial, juga menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi.
Melalui keikutsertaan dalam Town Hall Meeting ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan setiap kebijakan strategis Kementerian. Rudy Hendra berharap seluruh jajaran terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.**