iniriau.com, PEKANBARU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan aktif mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik "PASTI ADA SOLUSI" Episode 12 yang digelar Kementerian Hukum secara hybrid, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Riau secara virtual dari Pekanbaru. Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan diwakili Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Dewi Sri Wahyuni.
Forum ini menjadi sarana bagi satuan kerja Kementerian Hukum di seluruh Indonesia untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat.
Berbagai isu strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari optimalisasi layanan kepada masyarakat, percepatan tindak lanjut laporan, hingga penguatan budaya kerja yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Rudy Hendra Pakpahan menilai pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Karena itu, setiap laporan yang masuk harus ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur.
"Masukan dan pengaduan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan," ujarnya.
Selain membahas pengelolaan pengaduan, forum juga menyoroti peningkatan layanan kewarganegaraan. Penyampaian informasi kepada masyarakat dinilai perlu dilakukan secara lebih jelas agar pemohon memahami alur pelayanan serta perkembangan proses yang sedang berjalan.
Tak hanya itu, mekanisme penanganan pengaduan terkait notaris juga menjadi perhatian. Setiap laporan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara profesional melalui proses verifikasi, pemeriksaan, hingga pemantauan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui partisipasi dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan hukum yang diberikan pemerintah.**