Pekanbaru, Iniriau.com - DPRD Riau akhir November lalu mengesahkan APBD murni tahun 2019 sebesar Rp9,1 triliun, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang. APBD Riau dialokasikan sebesar Rp5.070.337.617.882 untuk belanja tidak langsung dan Rp4.114.873.889.834 untuk belanja langsung.
Artinya terjadi penurunan APBD 2019 dibanding tahun 2018 lalu yang nilainya hampir mencapai Rp1 triliun. Hal ini menyebabkan APBD 2019 banyak mendapat sorotan, terutama besarnya porsi anggaran belanja tidak langsung yang selisihnya hampir Rp1 triliun dengan belanja langsung.
Kritikan juga datang dari Tim transisi gubernur terpilih Syamsuar-Eddy Natar karena tidak satupun program yang diusulkan tim transisi masuk dalam APBD 2019.
“Sebagai gubernur terpilih saya yakin pak Syam kecewa dengan keadaan ini, sebab bapak kan punya program 100 hari dan seterusnya. Nah, bagaimana ini bisa terlaksana jika APBD tidak mengakomodirnya,” ujar juru bicara tim transisi Syamsuar-Eddy Natar, Saiman Pakpahan, Senin (3/12/18).
Meski begitu menurut Saiman, sebagai seorang pamong dan negarawan yang sudah matang, Syamsuar pasti bisa menghandel situasi ini dengan baik sesuai pengalaman dan kapasitas yang dimiliki.
Lebih jauh Saiman mengkritisi kenaikan belanja tidak langsung dalam postur APBD Riau. Ini mencerminkan ketidakberpihakan pemerintah dan wakil rakyat dalam menyusun APBD. Salah satu kenaikan itu terjadi dalam pos anggaran perjalanan dinas DPRD, yang tahun ini dioskan Rp1 triliun lebih. Hal ini kata Saiman berbanding terbalik dengan anggaran untuk sektor kesehatan, infrastruktur dan pendidikan.
“Ini menunjukkan ketidakberpihakan. Postur APBD kita lebih besar untuk belanja aparatur, ini yang namanya indirect influence atau tidak berdampak langsung pada rakyat, “ ujar Saiman.
Namun karena APBD Riau saat ini masih dalam revisi di kemendagri, Saiman mengatakan akan menunggu hasil evauasi mendagri, apakah angka tersebut disetujui atau ada revisi lagi. “kalau direvisi, bagian mana. Nah, setelah APBD diperdakan baru kita bisa sungguh-sungguh bisa menilai, berpihak kepada siapa APBD kita sesungguhnya,” jelas saiman.
PAD Tak Maksimal, Kinerja Aparatur Rendah
Khusus terhadap penurunan APBD 2019 dibanding APBD 2018, yakni dari Rp1 tiliun menjadi Rp9,185 triliun, Saiman menilai hal itu terjadi akibat rendahnya kinerja aparatur, khususnya dalam mencapai PAD yang kabarnya menjadi salah satu faktor penyebab turunnya APBD 2019.
“Kalau pencapaian PAD menjadi faktor penyebabnya, ya berarti kinerja aparatur tidak maksimal. Ternyata inilah salah satu biangnya. Kita berharap gubernur terpilih nanti bisa melakukan inventarisasi masalah terhadap penurunan APBD, apa saja yang menjadi penyebabnya dan bagaimana solusinya,” papar Saiman.
Setelah berhasil mengidentifikasi persoalan, pemerintah provinsi Riau dibawah kepemimpinan Syamsuar baru bisa menyuntikkan obat yang pas, hingga tahun depan struktur APBD Riau bisa naik lagi, dan lebih berpihak kepada masyarakat, Saiman mengakhiri wawancara.(lna/irc)