iniriau.com, PEKANBARU – Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan penegasan terkait larangan pemberian gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya sebagai kepala daerah. Penegasan tersebut dituangkan dalam surat pemberitahuan resmi yang disampaikan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Aparatur Sipil Negara (ASN), pimpinan BUMD, serta berbagai pihak yang memiliki hubungan kerja dengan pemerintah daerah.
Dalam surat bernomor P.400.14.3/Setda-Tapem/124/2206 itu, Agung menegaskan dirinya tidak menerima segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan Wali Kota, baik berupa uang, parsel, hadiah, barang, maupun bentuk lainnya. Ia juga memastikan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun untuk menerima pemberian atas nama dirinya.
“Jika ada pihak yang mengaku mewakili atau mengatasnamakan Wali Kota untuk meminta atau menerima pemberian, maka hal tersebut tidak benar dan bukan atas sepengetahuan maupun persetujuan saya,” tegas Agung baru baru ini.
Agung menambahkan, komitmen menjaga integritas tersebut menjadi prinsip yang harus dijalankan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru. Hal itu mencakup berbagai aspek, mulai dari promosi dan mutasi jabatan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan program dan proyek pemerintah.
Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus terbebas dari pengaruh pemberian atau imbalan dalam bentuk apa pun.
Ia menyebut sikap tegas tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi, gratifikasi, dan konflik kepentingan.
Selain itu, Agung juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga nilai integritas dalam menjalankan tugas maupun aktivitas sehari-hari.
“Momentum menjelang Idul Fitri ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk kembali meneguhkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kota Pekanbaru, lanjut Agung, akan terus mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi mewujudkan pembangunan daerah yang bersih serta dipercaya oleh masyarakat.**
