Iniriau.com, Pekanbaru - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode Muhammad Syarif mengatakan provinsi Riau masih jadi sorotan KPK bersama lima provinsi lainnya, yakni Aceh, Papua, Papua Barat, Banten dan Sumatera Utara.
Riau memiliki rekam jejak tindak pidana korupsi yang menjerat para pejabat daerah. Tiga Gubernur terdahulu pernah tersandung kasus korupsi yakni Rusli Zainal, Saleh Djasit, dan Annas Maamun.
Meski Provinsi Riau masih menjadi pusat perhatian KPK. Laode berharap tak ada lagi pejabat daerah yang tersandung korupsi.
"Kami tidak punya niat lagi untuk memeranjakan Gubernur. Kami katakan itu kepada Gubernur yang baru dilantik. Karena kalau itu terjadi, seakan-akan KPK tidak bekerja dalam pencegahan korupsi," ucap Laode.
Sehingga dia meminta agar seluruh elemen masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap upaya pemberantasan korupsi di daerah.
"Kita berharap bapak dan ibu disini bisa mengawasi Gubernur dan anggota DPRD dalam bekerja, dalam mengelola daerah," ujarnya di hadapan tokoh masyarakat, tokoh muda dan kalangan akademisi.
Laode mengatakan, Riau memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang besar sehingga menyebabkan kawasan tersebut rawan akan potensi korupsi.
"Awal-awal saya ke Riau, saya tanya Gubernur. Tau gak minyak yang disedot di perut Riau setiap harinya? Karena gak boleh rahasia-rasiaan dalam mengelola negeri ini. Makin sembunyi-sembunyi justru makin bahaya," ujarnya.
Kemudian, dia juga menyoroti potensi perkebunan sawit yang dimiliki Riau. yang menyebabkan dua Gubernur Riau terdahulu tersandung kasus korupsi.
"Lahan 3 juta hekatare itu siapa yang punya, berapa rakyat berapa konglomerat? Berapa yang ilegal?. Tidak boleh disembunyikan. Dua Gubernur sebelumnya kan masuk penjara karena sawit, satu lagi (Gubri) karena pengadaan barang dan jasa," ucapnya.
Dia menambahkan Riau menjadi salah-satu dari enam provinsi lainnya yang masih menjadi sorotan KPK karena masih banyak indikasi korupsi yang terjadi daerah.
"Mengapa provinsi Riau masih menjadi fokusnya KPK, karena banyak dugaan tindakan korupsi di daerah. Riau masuk enam provinsi lainnya yakni Aceh, Papua, Papua Barat, Sumatera Utara dan Banten," ujarnya.
"Namun begitu bukan berarti daerah lain tidak korupsi. Mereka juga kita Pantau. Tapi fokus kita memang pada enam provinsi ini," sambungnya.