Iniriau.com, PEKANBARU - Kehadiran Gubernur Riau Syamsuar saat mengikuti kampanye Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Taman Bukit Gelanggang, Dumai, pada 26 Maret 2019 dipertanyakan oleh juru bicara Tim Badan Pemenangan Nasioanl (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Miftah Nur Sabri. Syamsuar sendiri saat itu tengah mengambil cuti dan mengikuti acara tersebut.
Sebagai orang yang ikut berjuang memenangkan Syamsuar, ia mengaku kecewa melihat sikap kader Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut yang ikut serta dalam kampanye Jokowi.
"Banyak yang kecewa dengan Pak Syamsuar, tapi ya sudah lah, yang penting Pak Syamsuar harus lebih bijaksana. Pandai-pandailah," kata Caleg Gerindra nomor urut 1 untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau 1 meliputi Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu, pada Sabtu (30/1/2019).
Miftah melanjutkan, Syamsuar mungkin karena masih menjabat dan masih timbul perasaan over excited sehingga tidak bisa membedakan status Jokowi sebagai Capres maupun Cawapres.
"Kalau sebagai Presiden, ya tidak apa-apa Syamsuar temani sampai ikut kampanye. Tapi sebagai orang politik, Syamsuar harus tahu Jokowi ke Riau beberapa hari lalu itu tujuannya berkampanye. Saya juga enggak tahu apakah Syamsuar ini terdaftar atau tidak di TKD (Tim Kampanye Daerah)," ujarnya.
Miftah menuturkan dalam istilah Islam, apa yang dilakukan Syamsuar adalah makruh. Ia mengklaim jika Syamsuar bisa saja menolak, namun nyatanya Gubernur Riau tersebut memilih ikut dalam kampanye tersebut.
"Dia punya pilihan untuk menolak, istilahnya makruh, sebaiknya menghindari, tapi dia lebih memilih lebih makruh, sunnahnya ya jangan ikutan. Pak Syamsuar itu kan pro syariah, kenapa dia lebih memilih hal makruh, menghadiri kampanye itu makruh menurut saya," tuturnya.
Jokowi memang tidak diwajibkan untuk cuti dari jabatan sebagai Presiden karena tidak diperbolehkan adanya vacuum of power, kekosongan kekuasan dalam bernegara di Indonesia.
"Beda dengan DKI, Ahok dulu dia nonaktif, dia enggak pakai fasilitas negara, baik helikopter, protokoler dan lain sebagainya. Yang kemarin itu boleh dicek pakai fasilitas negara enggak. Soalnya ada kader partai koalisi Jokowi ikut naik helikopter," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, kepada media meminta kadernya baru dilantik sebagai Gubernur Riau, Syamsuar, untuk tidak menjadi bagian tim sukses Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Maaruf Amin.
Permintaan itu buntut dari pernyataan Syamsuar yang mendukung Presiden Jokowi dua periode. Eddy Soeparno mengatakan Gubernur Syamsuar bukan pengurus PAN, melainkan hanya kader biasa di PAN.
"Kita sudah minta jangan ikut-ikutan jadi tim sukses," ujar Eddy Soeparno dihubungi wartawan, sehari usai Syamsuar-Edy Natar Nasution dilantik pada Kamis, 21 Februari 2019 lalu. (Kumparan)