Pekanbaru, iniriau.com-Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sahril menyebut segera membahas permasalahan yang dihadapi para guru sertifikasi dengan Walikota Pekanbaru.
Saat ini pembayaran Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) bagi guru sertifikasi tahun 2019 belum ada titik terang.
"Kalau memang ada perundang-undangannya, tentu bakal kami masukkan dalam APBS. Tapi kalau tidak bagaimana kami masukkan," terangnya saat bertemu dengan Perwakilan Guru Sertifikasi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Senin (8/4/2019).
Menurutnya, dewan ikut memperjuangkan nasib guru. Ia bakal memperjuangkan agar pemerintah kota anggarkan TPP bagi guru.
Maka ia meminta agar para guru memberi waktu untuk membahas hal ini dengan walikota.
"Kalau memang ada hak, kami perjuangkan agar pemerintah kota anggarkan TPP. Tentu berdasar aturan yang ada," terangnya.
Mereka segera bahas masalah ini setelah menerima laporan dari Komisi III DPRD Kota Pekanbaru. Pembahasan ini fokus membahas regulasi yang mengatur TPP bagi guru sertifikasi.
"Percayalah kami upayakan untuk komunikasi dengan Walikota Pekanbaru. Kalau memang ada aturan untuk bayarkan TPP, tentu bakal dibayarkan. Kalau tidak ada, ya tidak bisa," ujarnya. (irc/tribunpekanbaru)