-400x279.jpeg)
Iniriau.com, PEKANBARU - Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau, Husni Thamrin mengancam akan menolak penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020, jika Pemprov tidak memasukan postur anggaran untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Wilayah itu.
"Kalau tidak ada anggaran antisipasi karhutla dalam postur APBD tahun mendatang, saya sebagai Ketua Fraksi dan Ketua Komisi IV DPRD Riau pastikan akan menolak penyusunan APBD ini," ucap Husni Thamrin di Pekanbaru, Kamis (15/8/2019).
Sebelumnya, Husni juga memprotes karena tidak melihat adanya keseriusan dalam mengatasi bencana kabut asap yang sudah menjadi "langganan" setiap tahunnya. Namun, dia memberikan kesempatan kepada Pemprov melalui TAPD untuk mengusulkan anggaran karhutla di tahun mendatang dalam APBD 2020.
"Ini kan sedang dibahas, kita lihat nanti apa jadi dimasukan atau tidak," ujar legislator asal Kabupaten Pelalawan itu.
Dia menyebutkan, anggaran antisipasi karhutla perlu anggaran khusus yang dipisahkan dari mata anggaran penanggulangan bencana daerah. Setidaknya, dana ini diperuntukan untuk penyediaan alat pemadaman di desa-desa.
"Anggaran ini nantinya digunakan untuk upaya pencegahan. Contohnya, di 100 desa dianggarkan alat pemadam kebakaran atau dianggarkan insentif kepada masyarakat peduli api," ucapnya.
"Kebiasaan kita ada asap baru sibuk, ayolah kita mulai benahi caranya, dengan melakukan upaya antisipasi," sambungnya.
Lebih lanjut, terkait perusahaan perkebunan sawit PT SSS yang telah menjadi tersangka korporasi di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Polisi menetapkan tersangka ke PT SSS karena lalai mengawasi lahan mereka. Husni meminta untuk izin perusahaan tersebut dibekukan.
"Saya minta izin korporasi ini dicabut, lahannya kembalikan untuk negara. Ini akan menjadi efek jerah bagi yang lain," ucapnya. **
.jpeg)
