-400x279.jpeg)
Iniriau.com, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Riau mengkritik pemprov mengusulkan dana antisipasi kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp500 juta dalam pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020.
Ketua Komisi IV DPRD Riau Husni Thamrin saat rapat dengar pendapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau di Pekanbaru, Senin (19/8/2019) menilai anggaran tersebut sangat kecil. Sehingga pihaknya mengusulkan untuk dilakukan penambahan anggaran.
"Anggaran penanggulangan cuma Rp500 juta, apa yang cukup? Saya kira Bapeda ini tidak paham memasukan anggaran yang kecil untuk karhutla. Padahal bencana ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Maka kita akan bahas lagi, kita ingin ada penambahan," ucap Husni Thamrin.
Dia juga mengatakan, postur anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembelian alat pemadaman karhutla, minimal harus ada 100 unit alat yang dipersiapkan di desa-desa rawan kebakaran. Kemudian, anggaran antisipasi karhutla juga digelontorkan untuk dana asuransi pekerja yang memadamkan api, jika nantinya mengalami kecelakaan dalam bekerja maka ada asuransi yang menanggung.
"Mereka ini kan bekerja memadamkan api tidak ada asuransinya. Seandainya ada kecelakaan saat memadamkan api, nah selama ini terlalu beresiko. Makanya kita persiapkan dana untuk asuransi ini," ucap Politisi Gerindra Riau itu.
Kritik pedas disampaikan Husni karena tidak melihat adanya keseriusan dalam mengatasi bencana kabut asap yang sudah menjadi "langganan" setiap tahunnya. Anggaran untuk karhutla pun banyak mengandalkan bantuan dari pusat.
Sementara itu, Kepala BPBD Riau Edward Sanger mengatakan saat hearing pihaknya memaparkan program kerja untuk menanggulangi bencana daerah.
"Ada beberapa item yang harus dipertajam dalam pagu anggaran ini. Kita berterimakasih karena kita menganggap ini sebagai support yang diberikan kepada kami," ucap Edward. **
