Pekanbaru, Iniriau.com - Untuk memastikan laporan dari masyarakat yang masuk ke DPRD Kota Pekanbaru, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru - Jhon Romi Sinaga melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kantor Bea Cukai Pekanbaru, Senin (29/07). Sidak ini dilakukan, untuk memastikan adanya barang impor yang masuk melalui pelabuhan tikus di Kota Pekanbaru.
Kedatangan Jhon Romi Sinaga, disambut hangat oleh Prijo Andono selaku Kepala Kantor Bea Cukai Kota Pekanbaru. Sidak pertama, dilakukan di lantai II gedung Bea Cukai. Di gudang penyimpanan tersebut, ditemukan 2.900 unit HP merek Xiaomi dari berbagai tipe yang dibungkus dan tersusun rapi di dalam dus.
Usai melakukan pengecekan, ribuan rokok ilegal merek Luffman dan barang-barang makanan impor juga diperiksa di sebuah kontainer yang disita oleh Bea Cukai Pekanbaru serta ribuan miras impor dari berbagai merek yang ada di luar negeri tanpa mengantongi segel cukai.
"Kita sudah melakukan pengecekan barang bukti berupa kasus-kasus yang ada di Pekanbaru. Dimana kita lihat ada rokok, miras, handphone dan kosmetik. Meskipun datanya kita belum bisa dapatkan," Kata Jhon Romi Sinaga usai melakukan sidak, Senin (29/07).
Dijelaskannya, meski belum mendapatkan data dari Bea Cukai Pekanbaru, prinsipnya, pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Bea Cukai tentang jumlah produk barang ilegal.
"Kita sudah melihat. Dan buktinya memang ada. Ada aliansi yang demo Bea Cukai kita sudah turun langsung dan melihat secara langsung," paparnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat yang menyuarakan terhadap laporan tersebut.
"Hari ini selesai, kita lanjutkan di tempat yang kita duga pemasok barang importir ilegal," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Pekanbaru, Prijo Andono mengatakan, sidak yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru saat ini sebagai bentuk motivasi pihaknya dalam bekerja lebih baik lagi.
"Kita lebih bersemangat lagi mengawasi terhadap barang-barang yang masuk di Kota Pekanbaru. Jadi kedepan kita mencoba lebih extra keras, dalam penanganan barang-barang impor," tukasnya.
Ditanya bahwa selama pemusnahan ataupun penahanan barang ilegal tidak dikoordinasikan oleh DPRD, Prijo menyebut bahwa pihaknya menganggap itu adalah persepsi dari masyarakat.
"Sebenarnya secara operasional kita sudah menyatu di lapangan. Seperti yang disampaikan pemberitaan sebelumnya, kita sudah di back up kepada penegak hukum. Baik kepada TNI maupun Polri," pungkasnya. (ADV)