Iniriau.com, PEKANBARU - Calon Wakil Ketua DPRD Riau definitif Asri Auzar tampak geram dengan ulah pelaku pembakar hutan dan lahan, sehingga dirinya mengimbau agar luasan lahan terbakar tidak boleh lagi digarap dan statusnya harus dikembalikan ke negara.
"Lahan terbakar ini harus di police line tidak boleh ada yang menggarap, baik itu milik korporasi besar, kecil maupun masyarakat tidak boleh lagi ada yang mengerjakan lahan ini, artinya kita minta ini dikembalikan ke negara," ucap Asri Auzar di Pekanbaru, Senin (23/9/2019).
Jika ada pengakuan dari pihak perusahaan atau masyarakat kembali membuka lahan untuk produksi perkebunan, Asri meminta agar aparat hukum memproses yang bersangkutan.
"Kalau ada pengakuan dari perusahaan dari masyarakat, silahkan pihak berwajib tangkap saja mereka. Ini gunanya jangan persoalan kebakaran ini ini terulang lagi," ucap Ketua DPD Demokrat Riau itu.
Dia juga mendesak agar kepolisian membuka daftar para pelaku pembakar hutan ke publik, sehingga menimbulkan efek jerah bagi yang lainnya.
Menyoal penetapan status darurat pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Asri menyambut baik dengan begitu diharapkan perhatian pemerintah pusat dicurahkan lebih besar ke provinsi setempat.
"Dengan status darurat ini, kita minta pemerintah pusat membantu Riau lebih serius, jangan hanya slogan-slogan saja," ucap legislator asal Kabupaten Rokan Hilir itu.
Dirinya tak lupa berterimakasih kepada petugas pemadam yang bertugas untuk memadamkan karhutla.
"Tak lupa juga kita harus berterimakasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah bertugas. Kita saja yang tidak ikut dengan mereka kesulitan dengan asap ini. Apalagi mereka yang telah berjuang memadamkan api. Kita ucapkan terimakasih," sebutnya. **
