Iniriau.com, PEKANBARU - Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pemerintah Provinsi Riau termasuk rendah, dengan persentase 76,74 persen.
"Ini Provinsi Riau juga jadi perhatian juga ni," kata Gubri pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota se Riau dalam rangka perayaan Natal dan Tahum Baru serta Pilkada serentak di Hotel Primiere, Rabu (11/12/19).
Menurut orang nomor satu di Riau ini, dengan persentase 76,74 persen tersebut, mungkin untuk hasil tindak lanjut tak terlaku mengecewakan. Namun jika dibandingkan dengkan provinsi lain di Indonesia, harus kembali di evaluasi. Faktanya menurut Syamsuar, Riau tak termasuk tiga besar.
Karena itu, mantan Bupati Siak berharap kedepan, hal seperti ini dapat menjadi perhatian bersama. Karena bagaimana pun, hasil tindak lanjut LHP juga menjadi penilaian suatu pemerintahan.
"Kemarin juga, saya perlu sampaikan pada acara KPK. Riau alhamdulillah diatas 70 persen. Tapi kalau kita bandingkan daerah lainnya kita tentu masih dibawah. Saya ingin kedepan, Riau harus mampu berada dilevel satu, dua dan tiga," ujar Gubri.
Lebih lanjut, Syamsuar juga mengumumkan hasil persentase dari tindak lanjut LHP dari BPK untuk 12 kabupaten kota di Riau. tertinggi Siak dengan persentase 86,24 persen. Kuantan Singingi 81,99 persen.
Indragiri Hilir, 77, 44 persen.
Selain itu, Rokan Hulu 76, 42 persen.
Indragiri Hulu 76,35 persen, Dumai 75.92 persen. Pelalawan 70,31 persen, Kepulauan Meranti 68,71 persen. Pekanbaru 66,46 persen. Rokan Hilir 65,23 persen, Kampar 61,75 persen serta paling rendah adalah Bengkalis, 49 persen.
"Provinsi Riau dan kabupaten kota termasuk rendah. Kita harus malu dengan situasi seperti ini. Saya perlu sampaikan, yang bupati dan walikotanya tak hadir, sampaikan melalui perwakilan. Jangan nanti, pas ada masalah, kecewa berat. Yang namanya tindaklanjut LHP harus dilakukan," ungkap Gubri.
