7 Proyek Tol Sumatera Rp129 T

JAKARTA - Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan digarap pemerintah dipastikan bertambah. Setelah sebelumnya pemerintah memiliki 225 proyek plus satu program listrik 35 gigawatt, kemarin disepakati penambahan 55 proyek dan satu program baru.

Dari 55 proyek tersebut 7 adalah jalan tol lintas Sumatera senilai Rp129 triliun. Seluruh proyek itu akan dimulai pengerjaannya sebelum akhir 2018.

Evaluasi PSN itu kemarin (3/5/17) dibahas dalam rapat terbatas di kantor Presiden. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar proyek yang telah direncanakan, apalagi sedang dikerjakan, tidak sampai mangkrak. Progres di lapangan harus dimonitor secara berkala untuk memastikan proyek itu berjalan sesuai koridor.

Jokowi menuturkan, saat ini pemerintah memiliki 225 PSN yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.  ’’20 proyek atau sembilan persen telah selesai, 94 proyek atau 42 persen sudah masuk tahap konstruksi ,’’ urainya.  Selebihnya, 13 proyek masih dalam tahap transaksi dan 83 proyek dalam perencanaan.

Dia mengingatkan, penambahan 55 proyek plus satu program itu merupakan yang terakhir dalam periode pemerintahan kali ini.  ’’Karena waktu kita sangat pendek, jadi yang baru tidak usah dimunculkan lagi (setelah 55+1),’’ lanjutnya. Persetujuan itu sekaligus menjadi revisi terakhir pada Perpres nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Jokowi menambahkan, PSN harus bisa langsung berdampak pada perekonomian masyarakat di sekitarnya. Minimal, dimulai dari penyerapan tenaga kerja. Kemudian, swasta maupun BUMN harus terus didorong untuk ikut membiayai PSN dalam bentuk investasi. Skemanya harus jelas agar mampu menarik investor swasta. Usai ratas, Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, dari 225 proyek tersebut, 15 di antaranya dirop karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai PSN.  

’’Dengan tambahan 55 proyek dan satu program, maka jumlahnya sekarang menjadi 245 proyek dan dua program,’’ lanjutnya. Program baru yang akan ditambahkan adalah pesawat jarak menengah N-245 senilai Rp2,5 triliun.

Darmin menambahkan, setelah ini tidak ada lagi usulan PSN. Mengingat, proyek-proyek itu seluruhnya sudah harus dimulai pembangunan fisiknya paling lambat akhir 2018. Sehingga, pada akhir masa pemerintahan, tidak ada lagi tanggungan perencanaan. Tinggal meneruskan proyek yang ada.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, sebenarnya antara PSN dan non PSN hampir tidak ada beda. Kecuali dalam satu hal, yakni talangan dana.  ’’Misalnya pembebasan lahan, itu supaya cepat dananya bisa ditalangi dulu oleh penyedia jasa,’’ terangnya. Proyek-proyek itu bisa masuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Selebihnya, proyek lain juga tetap bsia berjalan meski tanpa ada embel-embel PSN. ’’Proyek kami di kementerian PUPR itu tidak semuanya masuk PSN,’’ lanjutnya. Begitu pula proyek-proyek yang dikeluarkan dari PSN, tetap bisa berjalan meski tidak lagi berstatus PSN.  (riaupos.co)