.jpg)
Iniriau.com, Pekanbaru - Penyebaran virus korona di Provinsi Riau yang relatif meningkat beberapa waktu terakhir harus segera ditekan, agar penularannya tidak terus berlanjut. Berkaitan dengan itu, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Provinsi Riau Rabu, (19/5), memberikan pengarahan kepada Forkopimda se-Provinsi di Gedung Daerah.
"Tadi pagi saya menyampaikan beberapa hal mengenai penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau. Saya menyampaikan bahwa kota dan kabupaten yang memiliki tingkat penyebaran kasus positif yang tinggi harus segera menekan penyebarannya," ujar presiden, usai meninjau vaksinasi massal di Gelanggang Olahraga Remaja, Kecamatan Marpoyan Damai.
Untuk diketahui, saat memberikan pengarahan tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa potensi pandemi Covid-19 belum berakhir. Oleh karena itu, manajemen penanganan pandemi harus dilakukan dengan baik.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran pandemi di masing-masing daerah ialah, dengan meningkatkan konsolidasi berbagai perangkat daerah dalam menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. PPKM harus dijalankan mulai dari unit terkecil dalam satu wilayah yang tanggap melakukan pencegahan penyebaran Covid-19.
"Kita memiliki yang namanya Babinsa, Bhabinkamtibmas, ada lurah, RT, dan RW. Ini harus digerakkan. Begitu ada satu kasus positif di sebuah RW langsung isolasi di situ. Kalau berat, bawa ke rumah sakit," kata presiden.
Penerapan program PPKM mikro tersebut diyakini bisa menekan kasus penyebaran di sejumlah daerah. Namun, presiden mewanti-wanti untuk tidak lengah dan kehilangan kewaspadaan, serta saling bekerja sama untuk menangani pandemi yang juga melanda setidaknya 215 negara di dunia.
"Kenapa saya datang ke Riau ini? Karena ingin mengingatkan betapa kita perlu bekerja bersama-sama," ucap kepala negara.
Presiden mencermati jumlah kasus di Provinsi Riau yang meningkat dalam beberapa waktu belakangan. Bulan Februari 2021 misalnya, kasus di Riau sudah mengalami penurunan. Namun, jumlah kasus berangsur naik di bulan-bulan selanjutnya, sehingga memerlukan perhatian khusus dari jajaran di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga mengingatkan pentingnya perangkat daerah untuk selalu memantau parameter atau indikator pengendalian pandemi daerah masing-masing. Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah daerah dapat bersegera menyiapkan langkah taktis dan terukur dalam menekan penyebaran kasus di wilayah mereka.
"Saya datang ke daerah, tidak di Sumatera, saya tanya tidak tahu (angka parameter). Kalau angka-angka saja tidak tahu, bagaimana menyelesaikannya? Termasuk pangdam dan kapolda juga akan saya tanya, kondisi kasus aktif berapa? Semua bekerja bersama-sama," tuturnya.
Pemerintah daerah harus cepat merespons kasus-kasus penularan pandemi dengan melakukan _testing_ (pemeriksaan), _tracing_ (penelusuran_, dan _treatment_ (perawatan) yang lebih ditingkatkan sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi.
Selain itu, dalam melakukan penanganan pandemi, penting juga untuk selalu memantau tingkat keterisian tempat tidur perawatan atau _bed occupancy ratio_ di tiap-tiap rumah sakit yang ada di daerah.
"Riau berada di nomor dua (peringkat BOR) setelah Sumatera Utara. Sumatera Utara 55 persen, di Riau 53 persen, meski tadi dilaporkan sudah turun di angka 47 persen. Tapi perlu diturunkan lagi karena BOR nasional adalah 29 persen," ujar Presiden.
Artinya, pihak-pihak terkait harus berupaya maksimal untuk merawat pasien yang tengah menjalani perawatan di rumah-rumah sakit, agar segera pulih hingga beban rumah sakit berkurang.
Hal serupa sebelumnya telah berlangsung di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran yang saat berada di puncak pandemi angka BOR, pernah mencapai angka 90 persen. Namun, berkat upaya penanganan dan pencegahan yang dilakukan setelahnya, angka tersebut dapat berangsur turun.
"Tadi pagi saya telepon, Wisma Atlet tinggal 15 persen. Itu atas kerja sama pangdam, kapolda, gubernur, dan semua yang mengkonsolidasikan kekuatan yang ada," ucapnya.**
.jpeg)