Iniriau, PEKANBARU - Akibat terbatasnya jumlah APBD yang dimiliki Pemko Pekanbaru, membuat aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses Anggota DPRD Pekanbaru masih banyak yang belum direalisasikan. Aspirasi yang masuk, nantinya akan diseleksi Pemko Pekanbaru sehingga ada yang menjadi skala prioritas untuk dituntaskan.
DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna, terkait laporan pelaksanaan kegiatan reses periode kedua tahun anggaran 2021. Rapat tersebut dipimpin oleh Ginda Burnama selaku Wakil KetuaDPRD Pekanbaru, serta didampingi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru - Tengku Azwendi Fajri dan Asisten I Setdako Pekanbaru – Azwan.
Masing-masing juru bicara dari 6 daerah pemilihan, menyampaikan laporan reses mereka secara bergantian agar selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh Pemko Pekanbaru. Aspirasi yang disampaikan, masih seputar persoalan infrastuktur pembangunan seperti jalan, drianase dan box culvert serta masalah kesehatan, vaksinasi, pendidikan dan aktivitas pelaku usaha disaat pembatasn PPKM.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama mengatakan, setiap tahunnya DPRD Pekanbaru menggelar kegiatan reses sebanyak 3 kali ke masyarakat atau konstituen yang berada di daerah pemilihan masing-masing. Meski masih banyak laporan reses yang belum ditindaklanjuti oleh Pemko Pekanbaru, namun paling tidak setiap tahunnya ada beberapa aspirasi masyarakat yang sudah direalisasikan pemerintah.
"Sebetulnya banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses kita, tapi tidak semuanya bisa direalisasikan karena keterbatasan kondisi keuangan daerah. Meskipun begitu, ada beberapa aspirasi yang sudah direalisasikan Pemko Pekanbaru. Semakin banyak aspirasi yang masuk, semakin bertambah P-R Pemko Pekanbaru untuk diselesaikan," ungkap Ginda kepada Iniriau.com, Senin (04/10).
Menjelang tahun anggaran 2021 berakhir, DPRD Pekanbaru masih akan melakukan satu kali kegiatan reses yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan November nanti. Melalui kegiatan reses dewan, masyarakat bisa menyampaikan unek-unek, keluh kesah dan aspirasi kepada pemerintah. (Adv)