Hutan SOsial Harus Dimanfaatkan

JAKARTA, - Presiden Joko Widodo pagi ini, Senin, 6 November 2017, kembali melakukan peninjauan kawasan perhutanan sosial yang ada di Desa Dungus, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Kawasan tersebut merupakan titik terakhir dari putaran pertama peninjauan perhutanan sosial yang dilakukan oleh Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara  juga memberikan izin pemanfaatan hutan melalui surat keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) sebanyak 2.890,65 hektare kepada 1.662 kepala keluarga (KK).

"Ini sudah satu minggu ini saya terus-menerus dari Bekasi, kemudian ke Probolinggo, kemudian ke Boyolali. Yang sekarang ke Madiun untuk menyerahkan izin pemanfaatan hutan," ujar Presiden dalam sambutannya.

Dengan dikeluarkan izin tersebut, Presiden menekankan bahwa masyarakat harus bekerja keras untuk memanfaatkan hutan agar menjadi lahan yang produktif dan dapat menyejahterakan rakyat.

"Tugas saudara-saudara sekarang adalah bekerja keras agar lahan-lahan yang sudah diberikan itu bermanfaat dan mensejahterakan bagi kita semuanya," tuturnya.

Apalagi pemerintah memberikan izin yang cukup lama sehingga masyarakat bisa dengan leluasa memanfaatkan kawasan perhutanan sosial hingga 35 tahun ke depan.

"Ini adalah pemanfaatan hutan untuk jangka waktu 35 tahun. Jadi selama 35 tahun Bapak/Ibu tenang sudah punya pegangan. Yang dulunya setahun perpanjangan, dua tahun perpanjangan begitu kan? Sekarang ini sudah 35 tahun," ucap Presiden.

Namun, Presiden mengingatkan bahwa dirinya akan terus mengawasi jalannya program pemanfaatan perhutanan sosial hingga mencapai target 4,3 juta hektare. Ia pun tak segan untuk mencabut izin yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang menelantarkan hutan.

"Nanti kalau tidak ada yang ditanam ya itu baru saya cabut, ditelantarkan maka dicabut. Janjian ya," ungkap Presiden.

Tak lupa, Presiden juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan pinjaman dari sejumlah bank yang bekerja sama dengan pemerintah melalui program kredit usaha rakyat (KUR).

"Yang mau mengambil kredit usaha rakyat (KUR) silakan. Disini ada Dirut BNI, ada Dirut BRI, lalu Dirut Bank Mandiri juga ada. KUR itu bunganya 9% tahun ini dan tahun depan 7% itu per tahun ya. Kalau 9% per tahun itu berarti tidak ada 1% per bulan. Kalau kerja benar ya enteng, kalau kerja tidak benar maka pinjaman akan berat," ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (rilis)