iniriau.com, PEKANBARU - Federasi Serikat Pekerja Pulp and Kertas Indonesia (FSP) menggelar aksi demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Selasa (6/9). Sekitar 500 orang massa yang terdiri dari organisasi partai buruh , petani dan nelayan di Riau, menuntut DPRD untuk mendengar aspirasi mereka terkait naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Presiden Joko Widodo hampir 12 kali menaikkan harga BBM. Berbagai kalangan masyarakat terkena imbasnya, mulai dari pekerja formil maupun non formil.
FSP juga meminta DPRD untuk mendengar aspirasi mereka terkait penolakan Omnibus Law, Naikkan UMK 2023 sebesar 13 persen yaitu inflasi 6,5-8 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen serta laksanakan reformasi agraria dan wujudkan kedaulatan pangan.
"Seperti yang kita ketahui, hari ini hampir 30 persen kenaikan harga BBM, sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) itu tahun lalu itu hanya naik sekitar 0,9 persen. Ini kan sudah keterlaluan namanya," ucap Presiden FSP H Hamdani SH.
Tak hanya itu, penasehat Esco partai buruh Pelalawan yang didampingi oleh ketua Federasi Serikat Pekerja Industri Perkebunan Sawit Indonesia sekaligus ketua KPBI Riau Sunan Tumunggu serta Sekretaris Esco Kabupaten Siak sekaligus Sekretaris FSP ISPI Haryanto Lubis mengatakan, bahwa partai buruh yang didukung 13 organisasi gerakan massa, serentak melakukan orasi agar sinyal ini bisa didengar oleh pemerintah.
"Saya kecewa, yang menerima aspirasi kami tadi hanya 1 orang anggota DPRD yakni Mardianto Manan dari Komisi I yang jelas-jelas beliau menangani masalah politik bukan melayani masalah buruh. Kemana 65 lagi? Yang khusus komisi tenaga kerja saja tidak ada, kan ini aneh. Apa sih yang ditakuti?," kata Hamdani.
Kabarnya Hamdani bersama komunitas Buruh Riau Bersatu akan kembali menggelar aksi lanjutan tanggal 13 September mendatang jika aksi pertama ini tidak ditindak lanjuti dengan membawa jumlah massa sekitar 5.000 orang.
"Betul, kami akan kembali gelar aksi demo dengan tuntutan yang sama jika Presiden Jokowi tetap tidak menurunkan harga BBM," tutupnya.
Cipayung Plus Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi
Selain aksi oleh FSP, sekitar pukul 14.30 WIB aksi kembali dilanjutkan oleh organisasi mahasiswa Cipayung Plus. Aksi tersebut berisi tuntutan serupa yakni tolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Diperkirakan ada sekitar 200 massa yang terdiri dari 7 komunitas yang tergabung dalam Cipayung Plus, diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis).
Disela-sela aksi demo, mahasiswa adakan sholat berjamaah di depan gerbang kantor DPRD Riau sebagai bentuk apsirasi mereka kepada pemerintah.**
.jpeg)