iniriau.com, PEKANBARU - Penolakan atas kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM subsidi dan non subsidi terus disuarakan. Kali ini ribuan mahasiswa dari Universitas Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Riau Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis(8/9/2022), sekitar pukul 15.00 WIB.
Pantauan di lapangan, ribuan mahasiswa Unri yang mengunakan baju almamater mereka ini membuat biru jalan Sudirman Pekanbaru di depan gedung wakil rakyat. Mereka membawa kertas yang bertuliskan protes mereka atas kenaikan harga BBM di Indonesia.
Setelah satu jam menyampaikan aspirasi, massa aksi dari Universitas Riau ini akhirnya ditemui Ketua DPRD Riau, Yulisman, anggota DPRD Riau Mardianto Manan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Zulkifli Indra Fraksi Demokrat.
Dalam orasinya massa menuntut pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan BBM subsidi di daerah khususnya Provinsi Riau.selain itu
mengembalikan harga BBM Bersubsidi(Pertalite nonsubsidi Rp10.000 menjadi Rp7 650, Pertamax nonsubsidi Rp16.800 menjadi Rp12.500, Solar Nonsubsidi Rp7.200 Menjadi Rp5.150).
Massa menuntut Pemerintah Pusat untuk menunda pengesahan RKUHP serta menjamin keterbukaan draf RKUHP, keterlibatan masyarakat yang sejati dalam perancangan RKUHP serta segera merevisi kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP (Terdapat pada pasal 218,219, 220, 351, 325 dan pasal 256).
Kemudian Pemerintah Pusat dan Daerah dimint segera menstabilkan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaan bahan pokok di Indonesia khususnya provinsi Riau.
Selanjutnya meminta Pemerintah Pusat dan Daerah segera menyelesaikan Konflik Agraria di seluruh Indonesia serta menyediakan sistem mutakhir terkait data agraria.
Massa juga menuntut pemerintah pusat agar dapat mengkaji kembali PERMENTAN No. 10 tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian terkhusus pasal yang mengenai komoditi yang mendapatkan pupuk subsidi serta memastikan keterbukaan informasi pertanian.
Menuntut dan mendesak pemerintah pusat dan daerah Untuk meningkatkan aksesibilitas energi, memajukan pembiayaan energi dan meningkatkan penggunaan teknologi bersih.
Terakhir, mendesak Kemendikbudristek segera mengeluarkan putusan berdasarkan hasil Rekomendasi satgas PPKS UNRI terhadap Dekan FISIP non aktif.
Hingga berita diturunkan jumlah mahasiswa semakin bertambah dengan mobil komando silih berganti dan mereka menyampaikan aspirasi mereka. Aksi ribuan mahasiswa ini juga mendapat pengamanan dari pihak kepolisian setempat.**
.jpeg)
