Iniriau.com, Pekanbaru - Komisi II DPRD Pekanbaru melakukan hearing dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru terkait perkembangan pasar yang dikelola oleh pihak ketiga, Rabu (25/5/2022).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga SE diikuti anggota lainnya Kartini, Eri Sumarni, Muhammad Sabarudi, Munawar Syahputra dan Zainal Arifin. Turut hadir dalam rapat ini Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE.
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut.
Komisi II DPRD mempertanyakan dan mengevaluasi sejumlah pasar-pasar yang dikelola sistem Build Operate and Transfer (BOT). Terutama, Pasar Induk dan Pasar Bawah.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri SE memberikan sejumlah catatan kepada Disperindag Kota Pekanbaru terkait pasar yang dikelola dengan sistem BOT. Catatan itu diantaranya, Komisi II DPRD Pekanbaru menolak rencana pemindahan pedagang yang berada di Terminal Bandaraya Payung Sekaki (BRPS) ke Pasar Induk yang terletak di Jalan Soekarno Hatta.
"Sudah sangat jelas, kami menolak pemindahan pedagang ke Pasar Induk. Infrastrukturnya tidak siap dan tidak memadai untuk para pedagang masuk kedalam pasar induk," kata Azwendi.
Menurut Azwendi, wacana pemindahan pedagang tersebut bukan menyelesaikan masalah. Melainkan, hanya memindahkan masalah.
"Di Terminal AKAP itu tempatnya masihsemi permanen, disana (pasar induk) juga masih semi permanen sehingga sama-sama masih semi permanen. Jadi menurut kita, itu bukan tempat yang elok," terangnya.
Azwendi menegaskan, Disperindag harus bisa mendorong PT Agung Rafa Bonai (PT ARB) selaku pihak ketiga dapat sesegera mungkin menyelesaikan pembangunan Pasar Induk.
"Diselesaikan segera pembangunannya, dikejar dan dikebut pengerjaaannya sehingga layak ditempati pedagang. Ada listrik, limbah, parkir dan keamanannya," ujarnya.
Terkait pasar yang dikelola dengan sistem Build Operate Transfer (BOT), Politisi Demokrat mengingatkan Disperindag agar mengacu terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
Hal ini lantaran banyaknya pengunjung pasar yang dikelola pihak ketiga tersebut mengeluhkan fasilitas umum (fasum) yang tidak memadai. Seperti fasilitas toilet umum dan fasilitas bagi para kaum disabilitas tidak tersedia dengan baik.
"Kami (DPRD) meminta penekanan terhadap disperindag supaya bisa menjalankan Perda nomor 9 tahun 2014 itu secara konsekuen. Disitu sudah jelas, berkaitan dengan penataan dan pengelolaan pasar. Baik itu pasar tradisional, pasar modern dan swalayan," tutup Azwendi.
Sementara itu, Kadisperindag Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut menjelaskan, relokasi pedagang ini berawal dari keluhan Dinas Pemadam Kebakaran dan Transmetro Pekanbaru yang mengalami hambatan.
"Dinas Pemadam Kebakaran dan Transmetro itu mengeluh karena operasional mereka terkendala terhadap adanya aktivitas pedagang di terminal AKAP. Maka itu, opsi alternatifnya memindahkan para pedagang ke Pasar Induk," jelas Ingot.
Ingot juga merespon soal pembangunan Pasar Induk yang tak kunjung rampung diselesaikan oleh PT Agung Rafa Bonai selaku pihak pengembang Pasar Induk.
"Kita sudah mempertimbangkan langkah selanjutnya, apakah dilanjutkan atau diakhiri kerjasama. Ini akan kita laporkan kepada pimpinan dan juga PT Agung Rafa Bonai," terangnya.
Selain Pasar Induk, dalam rapat ini Komisi II DPRD juga mempertanyakan sudah sejauh mana proses tender pengelolaan Pasar Bawah.
"Untuk proses tender Pasar Bawah itu sudah sampai di tahapan verifikasi dokumen," ucapnya.
Ingot menyebut, proses lelang pemilihan mitra baru Pemko Pekanbaru dalam pengelolaan Pasar Bawah diperkirakan selesai pada Juni mendatang.
"Diperkirakan proses tender Pasar Bawah itu selesai pada minggu kedua, bulan Juni 2022," pungkas Ingot. (Adv)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)