Iniriau.com, Pekanbaru-Balai Besar POM (BBPOM) Pekanbaru Senin (14/11) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik guna menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
Forum Konsultasi Publik ini dihadiri sekitar 50 peserta yang terdiri dari pemberi layanan, para pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli dan praktisi, organisasi masyarakat sipil serta media massa, serta tiga orang nara sumber. Acara ini dibuka Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru, Yosef Dwi Irawan, Senin (14/11) di Hotel Premiere Pekanbaru.
Forum Konsultasi Publik bertujuan agar masyarakat memahami tugas dan fungsi BBPOM, sekaligus mendapatkan solusi dari setiap persoalan yang muncul sebagai akibat dari kebijakan BBPOM.
" Kita ingin agar masyarakat mendapat pemahaman dan solusi terhadap kebijakan-kebijakan BBPOM, sehingga kebijakan yang dibuat memang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Yosef Dwi, saat menyampaikan materinya.
Untuk itu kegiatan Forum Diskusi Publik ini juga menampung masukan-masukan dari masyarakat, agar fungsi BBPOM sebagai instansi yang mengawasi peredaran obat dan makanan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara pemateri kedua yang juga masih terkait erat dengan pelayanan publik adalah, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pekanbaru, Akmal Khairi menjelaskan berbagai pencapaian yang telah diraih DPMPTSP, serta rencana pengembangan badan layanan publik ini kedepannya. Ini mengingat banyaknya minat instansi terkait lainnya untuk bergabung di DPMPTSP, demi memberikan pelayanan prima kepada mastarakat.
"Sekarang sudah bergabung 44 instansi di DPMPTSP Pekanbaru, dan ini sudah banyak pula yang antri untuk gabung bersama kami. Untuk itu kami tak pernah berhenti berinovasi, kemungkinan kita akan melakukan perluasan bangunan dan melengkapi lagi fasilitas yang ada, untuk memberi kenyamanan pada masyarakat," ujar Akmal.
Pemateri ketiga, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru, Arif Khuzaini dalam pemaparannya berjudul "Strategi & Inovasi KPPN Pekanbaru dalam Mempertahankan WBBM", mengungkapkan visi KPPN Pekanbaru menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.
KPPN Pekanbaru sendiri pada tahun 2017 mampu metaih zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dan penghargaan yang sama di tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Untuk itulah KPPN Pekanbaru terus berinovasi melakukan upaya-upaya guna mempertahankan WBBM, diantaranya terus mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan sesuai motto mereka "SIGAP", Sinergi, Inovatif, Gesit, Akuntable dan Profesional.
"Wujudnya adalah pelayanan yang cepat, tepat, akuntable, transparan dan tanpa biaya," jelas Kepaka KPPN Pekanbaru, Arif Khuzaini.
Di akhir segmen diskusi dan konsultasi ini, Kepala BPPOM Pekanbaru, Yosef Dwi Irawan menyampaikan closing stetmennya bahwa reformasi birokrasi harus diikuti dengan impelementasi yang sesungguhnya, baik itu berupa kebijakan maupun kinerja nyata.
"Reformasi birokrasi jangan hanya lip servis saja, kita harus bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah perbaikan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakar yang harus selalu di kedepankan ," ujar Yosef.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini adalah salah satu bentuk komitmen BBPOM Pekanbaru untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai fungsinya sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap izin edar obat dan makanan. *
