iniriau.com, Pekanbaru – Ratusan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Riau, Senin (10/3/2025). Mereka menuntut kejelasan pengangkatan setelah pemerintah menunda jadwal yang sebelumnya dijanjikan pada Maret 2025.
Massa aksi yang terdiri dari tenaga honorer, guru, tenaga kesehatan, pegawai Kementerian Agama (Kemenag), serta pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari berbagai kabupaten/kota di Riau dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Mereka mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencabut Surat Edaran (SE) yang mengatur penyesuaian jadwal pengangkatan.
Dalam SE tersebut, pengangkatan CASN yang seharusnya dilakukan pada Maret 2025 diundur hingga Oktober 2025. Sementara itu, PPPK harus menunggu lebih lama hingga Maret 2026. Keputusan ini dinilai merugikan ribuan peserta seleksi di Riau, yang menurut data Forum Aliansi PPPK dan CPNS Riau, jumlahnya mencapai lebih dari 23 ribu orang.
Abu Nazar, perwakilan Forum Aliansi PPPK dan CPNS Riau menyuarakan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah.
"Kami sudah berjuang melewati seleksi yang ketat. Sekarang, setelah dinyatakan lolos, malah ditunda tanpa alasan yang jelas. Kami bukan sekadar angka di atas kertas, kami punya keluarga yang bergantung pada kepastian ini," ujarnya dengan suara bergetar.
Dampak ekonomi akibat penundaan ini juga menjadi sorotan. Banyak peserta yang masih berstatus tenaga honorer berharap pengangkatan segera dilakukan agar mereka mendapatkan kepastian finansial.
Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa berbagai spanduk dengan tulisan tegas seperti, Kami mengabdi, bukan menunggu janji! Segera terbitkan SK CASN 2024!. Jangan mainkan nasib kami, pemerintah harus konsisten!.
Mereka juga meminta DPRD Riau untuk segera bertindak dan mengawal aspirasi mereka hingga ke tingkat nasional.
Sementara Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyatakan bahwa pihaknya akan menerima dan menyuarakan aspirasi para demonstran kepada pemerintah pusat.
"Kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki alasan, seperti penurunan anggaran pendapatan atau upaya efisiensi. Namun, aspirasi masyarakat akan kami terima dan sampaikan kepada pemerintah pusat. Kami berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan sesuai harapan kita semua, meskipun mungkin sedikit tertunda. Mari kita bersabar dan menunggu keputusan selanjutnya," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Riau akan menjadi perantara untuk menyampaikan tuntutan para CASN dan PPPK tersebut, dengan harapan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan penundaan tersebut sesuai dengan ketersediaan anggaran.**
.jpeg)
