iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mulai memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengintensifkan koordinasi hingga ke tingkat desa. Salah satu strategi yang disiapkan adalah menggelar rapat koordinasi (rakor) desa yang berfokus pada upaya deteksi dan pencegahan dini.
Langkah ini dinilai krusial, terutama menjelang musim kemarau yang kerap meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Pemprov Riau menilai, pendekatan preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah meluas.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Riau, Mhd Firdaus, menyebutkan bahwa rakor desa akan menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah pedesaan.
“Fokus utama kita adalah pencegahan. Jangan sampai kebakaran terjadi. Karena kalau sudah terjadi, penanganannya jauh lebih berat,” ujar Firdaus, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, proses pemadaman karhutla membutuhkan sumber daya yang besar, mulai dari biaya, tenaga hingga waktu. Selain itu, dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga tidak mudah dipulihkan.
Menurutnya, karhutla tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, termasuk gangguan kesehatan akibat kabut asap serta terganggunya aktivitas ekonomi.
“Dampaknya sangat luas, bukan hanya lingkungan, tapi juga kesehatan dan ekonomi masyarakat. Ini yang harus kita hindari bersama,” jelasnya.
Firdaus menegaskan, keberhasilan pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran aktif masyarakat, terutama di tingkat desa, sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi kebakaran sejak dini.
“Ini kerja bersama. Semua elemen masyarakat harus terlibat agar karhutla bisa kita cegah sebelum terjadi,” tutupnya.**
