iniriau.com, SIAK - Isu dugaan money politic di lokasi TPS semakin kencang berembus jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Siak, Sabtu 22 Maret ini.
Informasi yang diterima awak media, tiga orang yang diduga tim sukses paslon nomor 3 secara aktif membagi-bagikan uang di lokasi PSU TPS 3 Jayapura, Bungaraya, agar memilih Paslon yang mereka usung.
Tiga orang tersebut yakni Muztaba, Syadulloh dan Kusaeri. Mereka diduga merupakan jejaring Jufrizal, yang beberapa waktu lalu sudah lebih dulu dilaporkan ke Bawaslu Siak terkait dugaan money politic.
Awak media berusaha menghubungi ketiga nama tersebut, untuk mendapatkan konfirmasi terkait keterlibatannya. Namun sampai berita ini diterbitkan, hanya Kusaeri yang menjawab pesan singkat yang dikirim awak media.
Kusaeri membantah keterlibatan dirinya dalam kegiatan money politic yang diisukan.
"Rumah saya di belakang TPS 03 Jayapura, saya tidak ada membagikan duit ke warga dari siapapun, informasi dari siapa itu, itu hoax," bantah Kusaeri.
Mantan Komisioner KPU Riau Ilham Yasir meminta pihak Bawaslu Siak untuk lebih aktif mengawal proses PSU di Siak.
"Saat ini isu money politic di Siak sangat kencang. Ada kejadian nyata politik uang, ada penerima dan pemberi, tapi sayangnya sampai saat ini peristiwa itu tidak diapa-apakan," ujar Ilham.
Lanjut Ilham, dengan disebutkannya tiga nama tersebut, seharusnya sudah cukup membantu Bawaslu Siak untuk memberi sanksi tegas pada pelaku money politic.
"Yang diuji itu keseriusan dan kemauan Bawaslu. Setidaknya, untuk menjaga kondusifitas PSU di 3 TPS di Siak, peran Bawaslu sangat dinantikan. Dan kerja-kerja Bawaslu secara profesional itu karena bisa diuji di kemudian hari jika tidak serius. Misalnya menguji proses penanganan pelanggaran yang harusnya ditangani tapi tidak ditangani ke Dewan Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP)," sebutnya.
Ilham mengingatkan Bawaslu Siak untuk berhati-hati. Pasalnya jika ada pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan, Bawaslu Siak bisa saja dilaporkan ke DKPP RI karena bertindak tidak profesional dalam pengawasan persiapan PSU sebagaimana diminta oleh MK.**
