.jpeg)
iniriau.com, PEKANBARU - Setelah munculnya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penyalahgunaan kendaraan dinas, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho langsung mengambil langkah cepat dan tegas. Ia menginstruksikan seluruh kendaraan dinas milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dikumpulkan untuk pendataan ulang dan evaluasi menyeluruh.
Arahan itu disampaikan langsung kepada Pj Sekda Zulhelmi Arifin, jajaran asisten, Kepala BPKAD, hingga Plt Kepala Bagian Umum Setda Kota. Fokus utamanya: memastikan tidak ada lagi kendaraan negara yang digunakan di luar kepentingan dinas.
“Kita tidak ingin pengelolaan aset negara ini menimbulkan persepsi buruk. Harus ada ketegasan, agar ke depan tertib dan sesuai fungsi,” kata Agung saat ditemui di kantornya, Selasa (8/4/2025).
BPK menemukan adanya praktik penyalahgunaan kendaraan dinas oleh sejumlah oknum pejabat. Salah satu bentuk pelanggaran yang disorot adalah penggunaan mobil dinas untuk perjalanan pribadi, bahkan hingga ke luar daerah seperti Jakarta. Temuan ini dinilai Agung sebagai pelanggaran serius yang bisa mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Pemko Pekanbaru juga akan menggandeng aparat penegak hukum untuk mendampingi proses pendataan dan penertiban. Bagi Agung, keterlibatan pihak eksternal menjadi langkah penting agar seluruh tahapan berlangsung objektif dan akuntabel.
“Ini bukan semata menertibkan kendaraan, tapi juga bagian dari pembenahan menyeluruh atas tata kelola aset daerah,” tegasnya.
Agung juga menambahkan bahwa tidak akan ada toleransi bagi pejabat yang tidak kooperatif. Menurutnya, semua pihak harus bertanggung jawab dalam menjaga integritas birokrasi.**
.jpeg)
.jpeg)