iniriau.com, Jakarta — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Darwati A. Gani, mengangkat isu terhambatnya perbaikan jalan nasional ruas Tangse-Meulaboh dalam rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Kompleks Parlemen, Kamis, 8 Mei 2025.
Jalan tersebut membentang di wilayah Pidie dan telah lama mengalami kerusakan parah belum bisa diperbaiki karena anggarannya sebesar Rp 59 miliar diblokir imbas kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Padahal, kerusakan jalan ini disebut sangat mengganggu mobilitas warga dan aktivitas ekonomi lokal.
“Kerusakan ini bukan tanpa sebab. Selama bertahun-tahun, jalan itu menjadi lintasan truk-truk bertonase berat yang membawa material proyek pembangunan Bendungan Rukoh,” ujar Darwati saat dikonfirmasi pada Jumat, 9 Mei 2025. Ia juga menambahkan bahwa infrastruktur tersebut sebenarnya masuk dalam daftar prioritas Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2025.
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya oleh sinarpidie.co, sekitar 15 kilometer ruas jalan di Gampong Keumala Dalam, Lhok Keutapang, dan Beungga, semuanya di wilayah Kecamatan Tangse dan Keumala—mengalami kerusakan berat akibat aktivitas logistik untuk proyek strategis nasional tersebut selama empat tahun terakhir.
T Fadrial Mahfud ST, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.1 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Aceh, menyebutkan bahwa perbaikan jalan itu sebenarnya telah dialokasikan dalam anggaran 2025 oleh Kementerian PUPR. Namun, pemblokiran sementara terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran. “Kami sudah anggarkan, tapi memang ada kebijakan pemblokiran. Sekarang kita menunggu arahan lebih lanjut,” katanya, Jumat, 2 Mei 2025.
Pemerintah pusat sendiri dikabarkan sudah mengetahui urgensi persoalan ini. “Baik Dirjen Bina Marga maupun Dirjen Sumber Daya Air sudah kami lapori soal kondisi jalan tersebut,” tambah Fadrial.
Darwati menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan hal ini. Ia dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Kementerian Keuangan pada 21 Mei mendatang guna menindaklanjuti persoalan ini. “Kita tidak boleh diam melihat warga terganggu aktivitasnya hanya karena proyek besar tak diimbangi dengan perbaikan infrastruktur pendukung,” katanya.
Kabar baiknya, pada 7 Mei lalu, Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian PUPR, dari semula Rp 50,48 triliun menjadi Rp 73,76 triliun,setelah relaksasi blokir anggaran dilakukan. Hal ini membuka peluang bagi anggaran yang sebelumnya tertahan, termasuk untuk perbaikan jalan Tangse, untuk segera dicairkan.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)