.jpeg)
iniriau.com, BENGKALIS – Dalam upaya mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis akan mulai melakukan uji coba sistem presensi elektronik berbasis aplikasi Presensi SIMPEGNAS BKN. Uji coba ini dijadwalkan mulai 15 Juli 2025, dan akan diterapkan secara serentak bagi seluruh ASN di Kabupaten Bengkalis.
Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini menggunakan teknologi berbasis titik koordinat lokasi dan pengenalan wajah (face recognition). Artinya, ASN hanya bisa melakukan presensi jika berada di lokasi resmi yang telah ditetapkan. Jika dilakukan di luar titik koordinat, sistem akan otomatis menolak dan mendeteksi potensi penyalahgunaan seperti fake GPS.
Uji coba ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari beberapa regulasi penting, termasuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta surat dari KPK RI dan BPK RI Perwakilan Riau yang mendorong digitalisasi data kepegawaian dan integrasi SIMPEGNAS.
Melalui Surat Edaran Nomor 800.1/BKPP-PKPP/2025/792 yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bengkalis, dijelaskan bahwa aplikasi ini menjadi panduan pencatatan kehadiran ASN yang lebih akurat dan terintegrasi. Langkah ini juga menjadi dasar pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara otomatis bagi ASN yang telat masuk atau tidak hadir tanpa keterangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024.
Kepala BKPP Bengkalis, Djamaluddin, menyebut uji coba ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja ASN di era digital.
“Kami ingin mengajak ASN untuk terbuka terhadap inovasi. Memang tidak mudah di awal, tapi semua perubahan besar dimulai dari membiasakan yang belum biasa,” ujarnya optimistis, Rabu (25/6/2025).
BKPP juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kendala teknis maupun administratif yang dihadapi oleh admin perangkat daerah dan para ASN selama masa uji coba.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas SDM aparatur demi pelayanan publik yang lebih prima.** (Infotorial)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)